JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) memastikan partainya tak bakal menjalin kerja sama dengan Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS. Mereka tak mau mengusung tokoh yang menjadi antitesa Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ya, karena faktor-faktornya antitesa Pak Jokowi, (PDIP, red) tidak mungkin bergabung," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Februari.
Hasto menyebut kemungkinan bergabung dengan koalisi itu jelas tertutup. Apalagi, mereka mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesan sebagai calon presiden (capres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 202 yang tak sesuai dengan Presiden Jokowi.
"Kami jelas berbeda dengan NasDem, Demokrat, dan PKS yang telah mengusung Bapak Anies Baswedan," ucapnya.
Antitesa itu, kata Hasto, terbukti saat Anies memimpin Jakarta. Menurutnya, tak ada kesinambungan pembangunan di ibu kota saat Anies melanjutkan kepemimpinan era Jokowi dan Basuki Tjahjapurnama.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Jokowi Minta Gubernur Dorong Belanja Masyarakat Demi Pertumbuhan Ekonomi
23 Februari 2023, 09:32
"Kita lihat dari Jakarta tidak ada kesinambungan, ini mas Djarot (Djarot Saiful Hidayat) saksinya, mana ada kesinambungan," katanya.
"Dari gubernur saja sudah antitesa, banyak kebijakan Pak Jokowi yang tidak dilanjutkan apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar," imbuh Hasto.
Alih-alih bergabung dengan Koalisi Pembangunan, PDIP lebih memilih bekerja sama dengan partai yang mendorong semangat gotong royong.
Sementara terkait pasangan capres dan cawapres yang akan diusung, Hasto bilang, pembahasan akan dilakukan belakangan. Namun, semua dipastikan akan bersama.
"Kami akan bekerja sama dengan partai-partai lain dan kemudian mendorong semangat gotong royong itu tinggal nanti dialognya siapa capres dan cawapres," pungkasnya.
