Nol Perkara Tertunda, DPR Apresiasi Kinerja Kemenkum dan HAM Maluku Utara

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) Maluku Utara. Hal itu dilihat dari tidak ada penangan kasus yang tertunda hingga kapasitas lapas yang baik.

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi'i mengatakan, hampir semua bidang tugas yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kanwil KemenkumHAM Maluku Utara relatif berjalan dengan baik dan tidak ada kendala yang berarti.

Hal tersebut mengemuka saat Tim Kunker Reses Komisi III DPR RI rapat kerja dengan Kanwil KemenkumHAM Malut di Ternate, Senin (20/2/2023).

"Hari ini kita bergembira kinerja KemenkumHAM malut ini berjalan sudah sebagaimana mestinya, bahkan dalam paparan tadi kita melihat fakta mereka telah mendapatkan penghargaan-penghargaan baik dari kesekjenan secara internal maupun dari tim penilai eksternal," terang Romo, sapaan akrab Muhammad Syafi'i.

Politisi Fraksi Partai Gerindra menambahkan, ada hal yang lebih menggembirakan lagi, yakni, Lembaga Pemasyarakatan di wilayah Malut ini tidak kelebihan kapasitas. Dari total kapasitas 1500 orang, yang terisi baru 1100 orang sehingga masih ada selisih sekitar 400 san orang. Kondisi ini sangat bagus, karena biasanya di sejumlah lapas di Indonesia justru kelebihan kapasitas.

"Sebelumnya juga tadi kita mendengar paparan, di pengadilan Malut ini semua perkara yang masuk relatif diputuskan, sehingga sisanya hampir nol persen. Ini membuktikan aparat yang bekerja dengan baik, dan warganya juga warga yang baik-baik memiliki moralitas, wajar kalau kemudian mendapat predikat masyarakat paling bahagia diseluruh Indonesia," jelas Romo.

Legislator Dapil Sumut I ini juga mengapresiasi peran pengadilan  yang telah memutus semua perkara hingga nol persen. Artinya tidak ada perkara yang tertunda dalam hitungan yang signifikan, tetapi kemudian kapasitas Lapas yang tersedia itu malah masih tersisa untuk kebutuhan sekitar 400 orang.

"Ini juga membuktikan tingkat perkara itu masih bisa teratasi dengan kapasitas yang tersedia dan yang paling penting tentu saja, itulah ciri-ciri masyarakat yang paling bahagia di seluruh Indonesia, jadi tidak banyak perkara." katanya.

"Karena mengatasi kelebihan kapasitas itu bukan hanya dari kinerja aparat, tapi perlu juga dukungan moralitas masyarakat di seluruh tanah air," imbuh Romo.