Bagikan:

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menawarkan PDI Perjuangan (PDIP) untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). PPP menyatakan, KIB membuka peluang menambah anggota koalisi. 

 

Hal itu dikatakan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut partainya akan bekerja sama dengan koalisi yang belum menetapkan capres. 

 

"KIB tentu terbuka. Asalkan, memiliki platform dan komitmen yang sama," ujar Awiek, Senin, 20 Februari.

 

Menurut anggota DPR dari Jawa Timur itu, partai politik memang lebih ideal bergabung dengan koalisi yang belum menentukan capres. Sebab, kata Baidowi atau Awiek, partai di koalisi tersebut dapat duduk bersama membahas kriteria calon yang akan diusung. 

 

Karena itu, lanjutnya, KIB hingga kini belum mendeklarasikan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 karena masih dimusyawarahkan di internal koalisi. 

"Itu yang kami lakukan di KIB, duduk bareng untuk membicarakan kebutuhan dari masing-masing partai, soal figur calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung," kata Awiek.

 

Diketahui, koalisi yang sudah mengumumkan capres 2024 baru Koalisi Perubahan yang dibangun NasDem, Demokrat dan PKS. Ketiga parpol ini sepakat mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

BACA JUGA:

 

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menyatakan PDIP akan membuka komunikasi dengan partai politik yang belum menetapkan capres dan cawapres. 

 

Hal itu disampaikan Hasto merespons politikus PDIP Masinton Pasaribu yang menyebut partainya tak mau koalisi dengan Koalisi Perubahan, tapi membuka peluang bergabung dengan KIB atau KKIR yang dibentuk Gerindra dan PKB. 

"Selama calon presiden dan calon wakil presiden pada akhirnya bisa dikerucutkan, ketika di dalam kerja sama sudah ada yang mendahului menetapkan calon presiden itu kedaulatan dari partai tersebut. Tapi partai yang belum menetapkan calon presiden dialog akan terus dilakukan," kata Hasto dalam keterangannya, Minggu, 19 Februari. 

Hasto lantas mencontohkan ketika mengusung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2014 dan 2019. PDIP, kata dia, bekerja sama dahulu kemudian menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden bersama-sama.

"Karena itulah pada waktunya akan terjadi pengerucutan, itu dilakukan dengan calon presiden ditetapkan terlebih dahulu dan setelah itu dengan calon wakil presiden bersama sama dengan yang mengusung kerja sama tersebut," jelasnya. 

 

"Ini sudah ada dalam praktek, ketika Pak Jokowi periode pertama Pak JK ditetapkan melalui konsolidasi partai yang menetapkan beliau, ketika pada periode kedua K.H Ma'ruf Amin ditetapkan melalui konsolidasi partai-partai yang mengusung pasangan tersebut, jadi ini merupakan hal yang sudah establish di dalam praktek demokrasi," kata Hasto.