Kalau Menang Tak Perlu Bayar Utang, Anies Baswedan Klaim sebagai Mindset Baru Perpolitikan Nasional

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengklarifikasi isu utang Rp50 miliar saat maju Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurutnya, utang tersebut telah selesai ketika dia dan pasangannya, Sandiaga Uno memenangkan kontestasi Pilgub DKI.

Anies lantas menyebut sebuah mindset baru dalam perpolitikan nasional, guna meng-clearkan persoalan utang Rp50 miliar ini. Bahwa, sumbangan atau dukungan dana kampanye yang digunakan dan dicatat sebagai utang seharusnya selesai ketika pasangan calon memenangkan Pilkada.

Bukan justru sebaliknya, menjadi beban yang harus dilunasi ketika sudah menjadi pejabat pemerintahan dan terjerat politik balas budi.

“Ada yang ingin saya garis bawahi, kenapa kalau kalah malah bayar?," ujar Anies dalam sebuah video yang diunggah kanal YouTube Merry Riana, Jumat, 10 Februari, malam.

Anies mengatakan, jika kalah maka dirinya akan berada di luar pemerintahan sehingga punya kesempatan untuk mencari uang guna mengembalikan utang. Caranya, bisa melalui bisnis atau usaha.

Namun jika memang, maka dirinya tidak diharuskan membayar karena tidak mencari uang di pemerintahan untuk membayar utang.

“Kalau saya menang, saya masuk di pemerintahan, saya tidak cari uang di pemerintahan untuk membayar itu. Kalau tidak, saya harus mengumpulkan uang untuk membayar utang. Bukankah ini yang menjebak kita selama ini? Dengan praktik-praktik fund raising untuk biaya pilkada,” jelasnya.

“Kemarin sebaliknya, bila kalah saya di luar pemerintahan, sah dong cari uang, sah dong saya punya usaha,” lanjut Anies.

Karena memenangkan Pilkada 2017 dan masuk ke pemerintahan, kata Anies, maka tak ada keharusan untuk membayar utang yang digunakan untuk biaya kampanye. Dia mengklaim, sumbangan kampanye itu adalah bentuk dukungan agar calon yang menang bisa membawa perubahan lebih baik bagi daerahnya.

“Justru itulah dukungan untuk membawa Jakarta menjadi lebih baik. Itu mindset baru,” katanya.

Hanya saja, tambah Anies, karena ada pihak lain yang mengungkap perjanjian utang tersebut, maka dia merasa perlu menjelaskan kepada publik. Anies pun siap jika dokumen perjanjian sumbangan kampanye yang dicatat sebagai utang dan lunas jika menang itu diperlihatkan ke publik apabila dibutuhkan.

"Ada dokumennya, kalau suatu saat perlu dilihat ya boleh saja, karena tidak ada sesuatu yang luar biasa di situ. Jadi tidak ada sebuah utang yang hari ini harus dilunasi karena Pilkadanya selesai. Menjadi aneh kalau sekarang dibicarakan," kata Anies.

Anies berharap, persoalan ini menjadi referensi di kemudian hari. Bahwa memberikan dukungan adalah untuk suatu perubahan bukan suatu investasi yang harus dibayar di kemudian hari dalam bentuk privilege.

“Saya berharap mudah-mudahan pola seperti ini menjadi bahan referensi untuk dipikirkan, bahwa mendukung itu untuk perubahan, bukan mendukung sebagai investasi. Untuk nanti dikembalikan dalam bentuk privilege-privilege,” kata Anies Baswedan.