Tak Ingin Calon Ibu Lahirkan Anak Stunting, Pj Gubernur Heru Bagikan Obat Penambah Darah ke Siswi

JAKARTA - Pemprov DKI membagikan obat penambah darah kepada para siswi sekolah di Jakarta. Kegiatan ini dilakukan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di SMPN 51 Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Heru mengungkapkan, tablet penambah darah tersebut diberikan sebagai investasi kesehatan jangka panjang, agar saat hamil nanti para calon ibu ini bisa menjalani kehamilan yang sehat dan tidak melahirkan anak yang berpotensi stunting.

"Saya ke sini untuk melihat dan memberikan semangat agar adik-adik, khususnya siswi putri, mendapatkan tambahan tablet. Ini sebagai rangkaian upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah stunting sejak dini," kata Heru, Jumat, 10 Februari.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti menjelaskan, pembagian tablet untuk menjaga daya tahan tubuh tersebut dilakukan satu minggu sekali kepada seluruh siswi SMP dan SMA kelas 7, 8, 9, 10, 11, dan 12.

"Ini bukan semata-mata sosialisasi. Ada program pemberian tablet tambah darah yang diminum seminggu sekali. Salah satu langkah baik dari SMPN 51 ini diminum secara serentak setelah sarapan pagi," ujar Widyastuti.

Widyastuti melanjutkan, seluruh sekolah di DKI Jakarta telah mendapatkan distribusi pil penambah darah seminggu sekali. Ia juga menyarankan kepada remaja putri untuk terus memperhatikan kesehatan setelah mereka lulus sekolah.

"Kami menskrining calon pengantin. Nanti kalau ingin nikah, kita lakukan pemeriksaan baik ke calon putra maupun putri. Apabila terindikasi anemia, tentu akan kita koreksi. Kemudian, pada saat ibu hamil, ada pemeriksaan minimal 6 kali selama periode kehamilannya, itu juga kita cek," urainya.

Di sisi lain, Heru Budi juga telah menginstruksikan jajarannya turun ke kapangan untuk mendata identitas warga yang diduga mengalami kondisi stunting.

Hal ini menindaklanjuti arahan pemerintah pusat yang menargetkan penurunan angka stunting di Indonesia dan kesepakatan dengan Kementerian Kesehatan terkait dengan sinkronisasi data sasaran intervensi stunting.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah memadankan data ibu hamil dan bayi by name by address miliknya dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

"Dikoordinatori Asisten Pemerintahan, semua wali kota, hingga lurah, Dinas PPAPP, Dinas Kesehatan, hari ini turun ke lapangan mengambil data-data yang konon stunting," kata Heru saat ditemui di Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis, 2 Februari.