Wapres: Usia Produktif Harus Bekerja, Jangan Sampai Menjadi Bencana Demografi

LOMBOK TENGAH - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan peningkatan penduduk usia produktif 16-65 tahun atau bonus demografi perlu terserap dengan dunia kerja agar jangan sampai terjadi bencana demografi.

"Peristiwa bonus demografi hanya akan menjadi berkah jika penduduk usia produktif tersebut dapat terserap dengan baik pada pasar tenaga kerja. Jika tidak, maka banyaknya jumlah angkatan kerja justru akan berbalik menjadi bencana demografi," kata Ma'ruf Amin dikutip ANTARA, Jumat, 10 Februari.

Wapres menyampaikan hal tersebut saat meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahun 2022 dan Festival Kemandirian BLK Komunitas, yang juga dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, dan para alim ulama.

"Indonesia akan menyongsong bonus demografi, di mana penduduk usia produktif atau angkatan kerja jumlahnya mendominasi, melebihi populasi usia tidak produktif. Kondisi ini harus kita sambut dan sikapi sebagai peluang besar untuk melakukan berbagai akselerasi pembangunan," ungkapnya.

Namun, Wapres menyebut cita-cita percepatan kemajuan tidak akan berhasil jika bergantung pada faktor jumlah penduduk semata, karena untuk memenangkan persaingan global, mutlak perlu sumber daya manusia (SDM) yang andal.

"Untuk itu, Pemerintah terus mengupayakan berbagai strategi untuk memastikan sumber daya manusia Indonesia memiliki kualitas dan kapabilitas untuk beradaptasi dengan segala perubahan dan disrupsi yang mengikutinya, salah satunya melalui eksistensi BLK Komunitas," tambahnya.

Menurut dia, perluasan pendirian BLK Komunitas hingga menjangkau ke seluruh pelosok Tanah Air akan memudahkan kelompok usia angkatan kerja dalam mengakses pelatihan kerja.

"Selain untuk menekan angka pengangguran, penguatan dan perluasan pelatihan vokasi melalui BLK Komunitas utamanya diharapkan untuk mampu menciptakan pekerja terampil sekaligus berdaya saing," jelasnya.

Saat ini, dia menyebutkan telah terbangun 3.757 BLK Komunitas di seluruh wilayah Indonesia.

"Saya sampaikan apresiasi kepada menteri ketenagakerjaan beserta seluruh pihak terkait yang turut mendukung pelaksanaan program," tambahnya.

Sementara itu, dalam laporannya, Ida Fauziyah menyebut sejak 2017 hingga 2022 Kementerian Ketenagakerjaan telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan pemerintah melalui pembangunan BLK Komunitas yang telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

"Alhamdulillah, sampai 2022 jumlah BLK Komunitas yang telah dibangun sebanyak 3.757. Pada kesempatan hari ini, kami mengundang 846 lembaga penerima bantuan pembangunan dan peralatan tahun 2022 untuk hadir dan diresmikan setelah selesai dibangun dan siap menyelenggarakan program pelatihan," kata Ida.

Dari 3.757 BLK Komunitas itu, Kemenaker mengklasifikasikan menjadi tiga, yakni "Tumbuh" sebanyak 1.752 BLK Komunitas yaitu telah menyelenggarakan pelatihan dengan baik, BLK "Berkembang" sebanyak 876 BLK Komunitas dengan kriteria telah menyelenggarakan pelatihan dan menjalin kemitraan untuk pendanaan pelatihan dan pemberdayaan alumni, serta BLK "Mandiri" sebanyak 283 BLK Komunitas dengan kriteria telah memproduksi barang maupun jasa dan telah menghidupi lembaganya.

Sisanya, sebanyak 846 BLK Komunitas baru selesai dibangun dan diresmikan oleh Wapres Ma'ruf Amin.

"Terbukti di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, pasar kerja dan peluang usaha terbuka; tapi masalahnya tidak serta merta menyerap masyarakat lokal karena masyarakat di sekitar kawasan, termasuk di Mandalika, belum punya kompetensi sesuai pasar kerja; dan ini bisa menyebabkan kawasan strategi nasional menyerap masyarakat lokal jika dibiarkan. Maka, maksud dan tujuan KEK Mandalika tidak terealisasi," ujar Ida.

Di kawasan Mandalika, Kemenaker mengintegrasikan program-program tersebut dalam sebuah ekosistem ketenagakerjaan melalui program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan.

Program tersebut dilakukan secara kolaboratif oleh Kemenaker dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, PT ITDC pengelola KEK, para pelaku usaha, sembilan pemerintah desa penyangga kawasan Mandalika, serta berbagai pemangku kepentingan lintas sektor lainnya.