Moeldoko Tegaskan Pemulangan Pengungsi Konflik Haruku dan Kawal Rehabilitasi dan Rekonsiliasi

JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) berkomitmen untuk terus mengawal pengelolaan residu konflik sosial di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko juga menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan keberlanjutan proses rehabilitasi dan rekonsiliasi masyarakat, pasca proses pemulangan pengungsi Kariuw.

Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi penyelesaian residu konflik sosial di Pulau Haruku, di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (8/2), yang dipimpin oleh KSP dan diikuti oleh sejumlah pihak terkait; Pemda Maluku Tengah, Kemenko PMK, KemenPUPR, BNPB, Kemensos, Kemenko Polhukam, Kemdagri, dan satuan Polri/TNI.

Residu Konflik

“Rapat Koordinasi ini sebagai rapat terakhir untuk menyelesaikan residu konflik sosial di Pulau Haruku. KSP sendiri sudah turun ke lapangan sebanyak 3 kali, mulai dari melihat keadaan pengungsi, bertemu dengan kelompok-kelompok penting di Maluku, proses rekonsiliasi kelompok Pelauw dan Kariuw, serta tahap pemulangan pengungsi Kariuw,” kata Moeldoko.

“Keberhasilan kepulangan pengungsi Kariuw kembali ke desanya adalah indikasi awal terbentuknya perdamaian di Maluku Tengah,” imbuhnya.

Sementara itu, menurut laporan Pj Bupati Maluku Tengah, Muhamat Marasebessy, dalam rapat koordinasi tersebut, tercatat dari total 1.238 pengungsi Kariuw di desa Aboru sudah seluruhnya berhasil dipulangkan.

Perlu diketahui, konflik di Pulau Haruku ini melibatkan dua warga negeri (sebutan untuk desa) Kariuw dan Pelauw dan telah terjadi sejak Januari 2022. Sebagai salah satu upaya rehabilitasi dan rekonsiliasi, Moeldoko meminta Kementerian/Lembaga terkait untuk segera merumuskan skema bantuan perumahan dan bibit perkebunan bagi warga terdampak konflik.

Adapun rencananya, akan diadakan program perluasan perkebunan cengkeh dan pala di desa Kariuw dan Pelauw dengan lahan seluas 600 ha untuk masing-masing komoditi. Pemerintah pun telah mempersiapkan pemberian benih kepada para petani terdampak konflik dengan harapan dua pihak berkonflik dapat melanjutkan mata pencahariannya.

“Secara proses akan ada rapat yang lebih spesifik, misalnya terkait soal perumahan dan perkebunan. KSP pun siap fasilitasi rapat-rapat gabungan lanjutan ini agar bisa mendapatkan potret keseluruhan pengelolaan residu konflik di Pulau Haruku,” kata Moeldoko.

Pemerintah meyakinkan bahwa penanganan konflik sosial, program rehabilitasi dan rekonsiliasi, serta peluang program Bantuan Keserasian Sosial akan dilakukan secara berimbang dan tidak berpihak untuk memastikan agar perdamaian di tingkat masyarakat sifatnya berkelanjutan.