Koalisi Masyarakat Sipil Minta KPU Pastikan Proses Rekrutmen KPUD Transparan

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjamin transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas dalam rekrutmen anggota KPU daerah (KPUD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

"Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mendesak KPU RI menjamin transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas rekrutmen penyelenggara pemilu daerah," kata perwakilan Koalisi, Kurnia Ramadhana, dalam diskusi media "Investigasi, Usut Tuntas, dan Tolak Penyelenggara Pemilu yang Terlibat Kecurangan", seperti dipantau melalui kanal YouTube Sahabat ICW di Jakarta, Senin 30 Januari, disitat Antara.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menyampaikan desakan itu muncul karena ada dugaan iming-iming jabatan dari KP kepada anggota KPU daerah yang bersedia melakukan kecurangan berupa manipulasi data dalam tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu serentak 2024.

Dengan demikian, saat KPU merekrut penyelenggara pemilu di 20 provinsi, termasuk empat daerah otonom baru DOB di Papua dan 118 kabupaten dan kota, Koalisi tersebut mendesak adanya jaminan transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas pelaksanaan rekrutmen anggota KPU daerah itu.

Selain itu, mereka juga mendesak KPU RI tidak meloloskan penyelenggara pemilu yang diduga berbuat curang dalam verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024.

"Sederhananya, jangan sampai penyelenggara pemilu daerah yang terlibat dalam kejahatan pemilu justru dipilih oleh KPU RI," tutur Kurnia.

Adapun Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih terdiri atas sejumlah kelompok masyarakat sipil dan firma hukum. Selain ICW, Koalisi itu diikuti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit).

Selanjutnya, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Constitutional and Administrative Law Society (CALS), Forum Komunikasi dan Organisasi Nonpemerintah, Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Firma Themis Indonesia, AMAR Law Firm, serta Komite Pemantau Legislatif.

Sebelumnya, Koalisi menerima dugaan adanya instruksi dari KPU pusat kepada KPU daerah untuk mengubah data hasil verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2024. Dengan demikian, partai politik tertentu dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

Atas dugaan tersebut, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menegaskan pihaknya tidak menginstruksikan KPU daerah untuk meloloskan partai politik tertentu sebagai peserta Pemilu 2024 dalam tahapan verifikasi faktual.

"Enggak ada ya (instruksi dari KPU pusat). Saya sudah cek rekaman-rekaman dalam acara di 22 November 2022 itu," ujar Hasyim di Jakarta, Jumat 13 Januari.