Sebut Imigrasi Sentuh Fungsi Ekonomi, Menkumham: Beriringan Sektor Penegakan Hukum di Fungsi Pelayanan

JAKARTA - Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengatakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan ekonomi nasional menjadi salah satu prioritas kinerja Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi.

"Agenda pembangunan nasional tersebut harus dapat segera diwujudkan melalui berbagai inovasi dan kebijakan imigrasi," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly di Jakarta, Kamis 26 Januari, disitat Antara.

Hal tersebut disampaikan Yasonna saat memimpin Upacara Hari Bhakti Imigrasi Ke-73 yang mengusung tema "Imigrasi Baru Untuk Indonesia Semakin Maju".

Salah satu kebijakan Dirjen Imigrasi adalah mendorong kemajuan ekonomi bangsa. Imigrasi dituntut untuk selalu mengembangkan berbagai inovasi serta penerapan berbagai kebijakan yang dapat mengakselerasi roda perekonomian, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Yasonna mengatakan strategi diversifikasi jenis visa yang mengikuti perkembangan zaman bisa dilakukan untuk mengakomodasi hal tersebut. Akan tetapi, hal itu harus didahului riset yang matang termasuk membandingkan dengan penerapan di negara-negara lain.

Selain itu, imigrasi juga dapat menarik investor asing agar mau berinvestasi di Tanah Air melalui berbagai kemudahan pelayanan yang diberikan.

Sebagai contoh ialah penerapan golden visa serta memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan melalui sistem yang sudah terintegrasi dan terkoneksi secara luas.

Dalam arahannya, Yasonna menekankan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, imigrasi harus mampu memberikan pelayanan keimigrasian yang terbaik sekaligus melaksanakan fungsi penegakan hukum demi keamanan negara.

"Fungsi imigrasi di sektor penegakan hukum akan beriringan dengan fungsi pelayanan dan tidak akan saling bertentangan," pungkasnya.