Menhub Budi Karya Sebut Passenger Service Charge dan Airport Tax Masih Gratis di 2021

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memperpanjang program subsidi untuk tiga sektor transportasi hingga 2021 mendatang. Tujuannya untuk menggenjot daya beli masyarakat di daerah-daerah pelosok.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berujar program subsidi bagi transportasi udara, darat, dan laut tersebut bagian dari masifikasi pengemabangan sarana ke daerah-daerah terluar, tertinggal, dan perbatasan. Hal ini karena daya beli warga setempat masih sangat minim.

"Persoalannya adalah daya beli saudara-saudara kita di tempat 3T itu belum terlalu kuat," tuturnya, dalam acara Kaleidoskop 2020: Komitmen Negara Membangun Infrastruktur secara virtual, Selasa, 29 Desember.

Budi berujar, untuk subsidi di sektor angkutan darat, pihaknya melakukan kerja sama dengan sejumlah pebisnis transportasi di sektor ini. Di mana, Kemenhub memberikan buy the service (BTS) atau sistem pembelian pelayanan oleh pemerintah kepada pihak operator angkutan umum.

Kemudian, untuk subsidi di sektor udara, pemerintah memberikan stimulus bagi industri penerbangan melalui biaya kalibrasi navigasi dan penghapusan biaya passenger service charge (PSC) atau airport tax dalam komponen tiket pesawat.

Kata Budi, pada sektor ini pemerintah menyuntik dana senilai Rp175 miliar untuk tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U). Sementara untuk biaya kalibrasi telah dianggarkan Rp40 miliar lebih bagi AirNav serta PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II.

"Ada juga ada subsidi untuk angkutan udara, dan jangan lupa kami juga mengadakan subsidi untuk angkutan darat. Jadi kami bekerja sama dengan pengusaha pengusaha angkutan darat, kami berikan buy the service (BTS)," jelasnya.

Sedangkan untuk angkutan laut, subsidi yang diberikan terdiri dari dua jenis yakni angkutan laut penumpang dan angkutan laut logistik.

Budi mengatakan, penyelenggaraan angkutan barang tol laut dengan mekanisme penugasan dan swasta untuk 21 trayek dengan anggaran sebesar Rp456,6 miliar dan pelayanan angkutan kapal ternak sebesar Rp77,61 miliar.

Kemudian, subsidi angkutan laut lainnya yakni penyelenggaraan pelayanan angkutan laut perintis swasta dan Pelni sebesar Rp1,18 triliun. Selain itu, Kemenhub juga membangun 20 unit kapal rede Rp30 miliar.

Budi mengaku yakin subsidi yang digelontorkan pemerintah di sektor transportasi ini dapat menekan disparitas harga antara Indonesia bagian Barat dan Timur.