JAKARTA - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjawab isu dirinya bakal terkena reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo gara-gara evaluasi neraca impor. SYL menegaskan, urusan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.
"Kalau reshuffle itu urusan presiden karena itu hak, saya cuma kerja," ujar Syahrul, Senin, 16 Januari.
Lagipula, kata Syahrul, mengevaluasi kinerja pertanian harus berdasarkan data. Dia menepis kinerja pertanian memburuk sehingga terpaksa melakukan impor pangan.
"Dan apa pun kalian harus punya data. Datanya dari mana? BPS. Itu perintah UU. Kalau enggak percaya data, percaya apa," kata politikus NasDem itu.
Terlebih, kata Syahrul, pemerintah dan masyarakat sudah percaya pada transparansi data digital dengan artificial intellegence yang digunakan BPS untuk menghitung hasil produksi.
"Bukan saya yang harus ditanya seperti apa produktivitas dan ketersediaan, tanya data. Kalau semua pake data kan itu semua ukuran kinerjanya. Tapi kalau masalah reshuffle aku cuma kerja, aku ini berkarir dari bawah," katanya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Kondisi Lukas Enembe Stabil, KPK: Bisa Mandi dan Makan Sendiri di Rutan
16 Januari 2023, 09:18
Sementara mengenai isu dorongan mundur, Syahrul enggan menjawab. "Aku enggak mau jawab kalau itu," pungkasnya.
Terbaru, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyebut tidak ada reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, pada Januari 2023.
"Enggak ada, enggak ada (reshuffle kabinet bulan Januari)," kata Pratikno di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 16 Januari.
