JAKARTA - Partai NasDem menanggapi pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyindir ada partai politik (parpol) mendompleng kadernya untuk kepentingan Pilpres 2024. NasDem menilai, setiap parpol diberikan wewenang oleh negara untuk mencalonkan presiden.
"Jadi, kalau kemudian semua partai politik berpikir seperti itu maka saya akan anggap itu penyalahgunaan kewenangan yang diberikan negara," ujar Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Selasa, 10 Januari.
Sebagaimana diketahui, Partai NasDem telah mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024.
Anies merupakan salah satu dari tiga nama yang direkomendasikan dalam Rapimnas NasDem. Dua lainnya yakni Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDIP, Ganjar Pranowo dan Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa.
Menurut Ali, parpol tidak boleh membatasi hak kader-kader bangsa yang mempunyai kapasitas untuk diajukan sebagai capres, baik dari kalangan parpol maupun non-parpol.
"Di luar partai politik masih banyak kader-kader bangsa yang memiliki kapasitas, integritas, yang tidak boleh kita pasung, tidak boleh kita ambil hak-haknya," tegas anggota DPR itu.
Bahkan kata Ali, Undang-Undang juga mengatur bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak dicalonkan atau dipilih.
"Kalau kemudian partai politik berpikir bahwa semua kader partai atau semua orang yang mendirikan partai itu semata-mata untuk berkuasa dan keluarganya untuk berkuasa, nah ini membatasi hak-hak warga negara yang lain," jelas Ali.
Ali mengingatkan bahwa tidak semua kader parpol lebih baik daripada tokoh nasional non-parpol. Sebaliknya, tidak semua tokoh profesional lebih baik daripada kader politik itu sendiri.
Oleh karena itu, Ali menegaskan, Partai NasDem membuka ruang bagi siapa yang berkompeten diajukan sebagai capres. NasDem, kata dia, merupakan rumah dan fasilitator bagi anak bangsa yang mau menjadi pemimpin Indonesia ke depan.
"NasDem melihat orang-orang di luar partai politik sebagai harapan untuk membangun negeri. Dan partai politik memberikan kesempatan mereka untuk maju sebagai calon presiden tanpa mereka harus menjadi anggota partai politik," demikian Ahmad Ali.
Sebelumnya, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyindir partai politik yang seakan tak punya kader sendiri untuk didukung sebagai calon presiden dan malah mendompleng kader PDIP.
"Aku sampai bilang sama Mbak Puan dan Mas Nanan, aku bilang orang berpolitik kok lucu ya, kayak gitu. Emang enggak punya kader sendiri?" ujar Megawati saat pidato HUT ke-50 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa, 10 Januari.
Mendengar pidato Megawati tersebut, Ganjar Pranowo yang hadir dalam acara tersebut hanya senyum-senyum saja. Diketahui, ada beberapa parpol yang ingin mengusung gubernur Jawa Tengah itu sebagai capres 2024. Parpol yang sudah merekomendasikan Ganjar secara terbuka untuk diusung yakni NasDem dan PAN.
Megawati lantas mempertanyakan aturan soal pencapresan di KPU, apakah masih seperti pemilu sebelumnya atau sudah berbeda.
"Iya dompleng-dompleng aturannya piye toh aku tanya Hasto, KPU aturannya dah lain? 'enggak bu masih sama' jadi samanya gimana to?” katanya menirukan pembicaraan dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
BACA JUGA:
Megawati menegaskan, aturan pencalonan presiden adalah capres dan cawapres diusung oleh partai atau gabungan partai politik. Jika memang partai politik mendompleng kader partai lain khususnya PDIP, Megawati menilai, partai tersebut tidak punya kader yang mumpuni.
"Sorry aduh gawat dah. Kalau kayak gini konotasinya partai kayak enggak punya kader coba bayangin padahal jelas pemilu ada calon itu ada," kata Megawati.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #gempa bumi #mahkamah konstitusi #palestina #timnas indonesiaPopuler
Terkait
