JAKARTA - Akun YouTube Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan nama channel PKS TV berubah nama menjadi Tesla Inc pada Rabu, 4 Januari, pagi. Channel tersebut kini memuat konten terkait pengusaha Amerika Serikat, Elon Musk dan bisnis Kripto.
Ketua DPP PKS Bidang Humas Ahmad Mabruri, membenarkan akun YouTube resmi PKS dihack oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan tidak bisa diakses. Dia mengatakan, saat ini tim PKS TV sedang berupaya mengembalikan akun YouTube dengan subscriber 202 ribu tersebut.
Menurutnya, PKS TV merupakan akun YouTube partai politik dengan jumlah subscriber paling banyak diantara parpol lainnya di Indonesia.
"Kami bisa menginformasikan bahwa akun YouTube resmi PKS TV telah dihack dan diambil alih oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Diubah nama akunnya menjadi Tesla Inc, dan mengunggah video tentang Elon Musk dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia kripto," ujar Mabruri saat dikonfirmasi VOI, Rabu, 4 Januari.
Mabruri mengungkapkan, peretasan channel PKS TV mirip dengan beberapa publik figur tanah air. Sebab, peristiwa hack akun partainya tidak lama berselang setelah akun YouTube milik Raditya Dika dan Arief Muhammad.
"Ada kemiripan dimana akun YouTube Raditya Dika saat itu juga diubah namanya menjadi akun YouTube dengan nama Tesla. Modus pengambilalihan akun YouTube dengan jumlah pengikut banyak di Indonesia akhir-akhir ini harus menjadi kewaspadaan," ungkap Mabruri.
Mabruri menduga, akun-akun YouTube dengan pengikut besar di Indonesia tengah menjadi sasaran hack dengan tujuan promosi dunia kripto dan sejenisnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Sandiaga Tegaskan Lagi Masih Kader Gerindra, Hubungannya di Internal Harmonis
02 Januari 2023, 17:16 -
| BERITA
KPK Ingatkan 2023 Tahun Rawan Korupsi Karena Banyak yang Cari Amunisi Jelang Pemilu
02 Januari 2023, 12:30
Oleh karena itu, dia menyarankan agar tim cyber penegak hukum ikut mencermati fenomena pengambilalihan akun YouTube milik YouTube Indonesia. Termasuk milik PKS TV demi keamanan dunia siber, sehingga publik juga merasa aman dari tindakan kriminal siber yang tidak bertanggungjawab.
"Pemerintah bisa bekerjasama dengan YouTube maupun aplikasi OTP lainnya yang beroperasi di Indonesia untuk benar-benar melindungi akun-akun resmi yang terverifikasi agar tidak menjadi korban kejahatan siber," jelas Mabruri.
"Jika akun-akun besar saja dengan mudah diambil alih lalu bagaimana akun-akun milik masyarakat. Ini yang harus jadi perhatian bersama," tambahnya.
Terkait
