Status PPKM Berakhir, Jokowi: Vaksinasi Harus Terus Digalakkan
Presiden Jokowi mengumumkan pencabutan PPKM/tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden

Bagikan:

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tetap harus berjalan meskipun status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Indonesia resmi dicabut hari ini.

Menurut Jokowi, penyuntikan vaksin mesti tetap diterima masyarakat karena bisa meningkatkan kekebalan terhadap penularan virus corona yang saat ini masih ada.

"Kesadaran vaksinasi harus terus digalakan karena ini akan membantu meningkatkan imunitas. Pastikan mekanisme vaksinasi di lapangan tetap berjalan utamanya vaksinasi booster," kata Jokowi di Istana Negara, Jumat, 30 Desember.

Jokowi meminta semua masyarakat untuk tetap mengenakan masker di dalam ruangan tertutup serta pada kondisi kerumunan. Selain itu, masyarakat pun juga tetap harus mengantisipasi penularan virus corona dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala, dan mencari pengobatan secara mandiri.

"Aparat dan lembaga pemerintah tetap harus siaga. Fasilitas kesehatan di semua wilayah harus siap siaga dengan fasilitas dan tenaga kesehatan," ujar Jokowi.

Jokowi menuturkan keputusannya mencabut status PPKM telah melewati sejumlah pertimbangan dan pengkajian selama 10 bulan lamanya.

Dalam beberapa bulan terakhir, Jokowi menilai kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia semakin terkendali. Per 27 Desember 2022, kasus harian di Indonesia hanya 1,7 kasus per 1 juta penduduk.

Kemudian persentase kasus positif atau postifity rate mingguan berada pada angka 3,35 persen. Kemudian, tingkat perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit atau bed occupancy rate berada di angka 4,79 persen. Angka kematian COVID-19 juga telah minim, yakni 2,39 persen.

“Ini semua di bawah standar dari WHO. Seluruh kabupaten/kota di Indo saat ini berstatus PPKM level 1, di mana pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat rendah," ujar Jokowi.

Kini, lanjut Jokowi, Indonesia pun menjadi negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dengan baik dan sekaligus bisa menjaga stabilits ekonominya.

"Kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan kesehatan dan ekonomi menjadi kunci keberhasilan kita," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.