EO Pesparawi Menunggak Tagihan 61 Hotel di Yogyakarta Rp11 Miliar, Kemenag Tegaskan Tak Ada Kaitan

JAKARTA  - Kementerian Agama menegaskan pihaknya telah menyelesaikan semua kewajiban pembiayaan saat penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) 2022.

"Kemenag tidak punya tunggakan. Bantuan untuk pembiayaan kegiatan telah diserahkan ke panitia. Sesuai kesepakatan, jika anggaran kegiatan kurang pihak EO yang mencari kekurangannya," ujar Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Jeane Maria Tulung dilansir ANTARA, Rabu, 28 Desember.

Pernyataan Jeane ini meluruskan kabar tentang tunggakan pembayaran hotel oleh Kemenag pada penyelenggaraan Pesparawi XIII yang berlangsung di Yogyakarta pada pertengahan tahun 2022 ini.

Dalam informasi tersebut, sebanyak 61 hotel disebut belum menerima sisa pembayaran tagihan seperti yang telah dijanjikan sebelumnya dengan total sebesar Rp11 miliar.

Jeane menjelaskan Pesparawi 2022 diselenggarakan atas kerja sama empat pihak yakni Kementerian Agama (Kemenag), Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional (LPPN), Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD), serta Pemda DIY.

Menurut dia, para pihak yang terlibat sejak awal sudah bersepakat dengan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing.

"Sesuai kesepakatan, pembiayaan ditanggung para pihak, Kemenag, tuan rumah, serta LPPN dan LPPD. Selanjutnya Pemda menerbitkan surat penunjukan PT Digsi sebagai EO yang diberi tugas juga untuk mencari sponsor," kata dia.

Kemenag melalui Kanwil DI Yogyakarta bertanggung jawab pada pembiayaan anggaran sebesar Rp20 miliar. Pemda DIY, kata Jeane, juga sudah menyalurkan anggaran Rp10 miliar.

"Dan itu seluruhnya sudah kita tunaikan," kata dia

Sementara itu, Pesparawi 2022 diperkirakan menelan biaya Rp40 miliar-50 miliar. Jika ada kekurangannya sebagaimana kesepakatan tertulis, kata dia, menjadi tanggung jawab EO yang ditunjuk untuk mencari sponsor.

"Jadi Kemenag sudah selesaikan seluruh tanggung jawabnya. Kami juga menyimpan surat pernyataan bahwa EO sanggup mencarikan kekurangan biaya," kata dia.

Terkait kontrak perhotelan, Jeane menegaskan bahwa sesuai kesepakatan, pembayaran juga sepenuhnya dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab pihak EO. Sehingga, kata dia, tidak ada kaitan dengan Kemenag.