JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memerintahkan aparat TNI-Polri mendeteksi potensi sweeping dilakukan organisasi masyarakat (ormas) tertentu jelang perayaan Natal 2022.
“Kita ingin menunjukkan bahwa harus ada perlindungan kepada warga-warga kita yang ingin menjalankan ibadah dengan tenang, aman, dan nyaman. Dan kita tunjukkan negara hadir melindungi,” ujar Tito dalam keterangannya, Sabtu, 24 Desember.
Tito menyampaikan terkait potensi ancaman sweeping ormas saat memimpin Rapat Koordinasi Pemantapan Kerukunan Umat Beragama Menjelang Perayaan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 di Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Jumat 23 Desember.
Berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.10/8922/SJ tentang Peningkatan Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah pada saat Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023, Tito meminta agar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi termasuk dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Menurut Tito, koordinasi tersebut penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam perayaan Natal dan Tahun Baru 2023.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Misa Malam Natal 2022 di Gereja Katedral Jakarta, 153 Personel Gabungan Disiagakan
24 Desember 2022, 12:45 -
| BERITA
Jokowi Beri Kode Bakal Reshuffle Lagi, PPP Sentil Kinerja Menteri Bidang Ekonomi
24 Desember 2022, 10:43 -
| BERITA
Ikuti DKI Jakarta, Pemkot Tangerang Selatan Larang Petasan Saat Malam Tahun Baru 2023
24 Desember 2022, 09:48
Tito menjelaskan, rapat yang digelar Forkopimda itu untuk membahas berbagai isu yang perlu diperhatikan menjelang perayaan Natal dan tahun baru. Mulai dari masalah keagamaan, keamanan, lalu lintas, dan sebagainya.
Mantan Kapolri itu juga meminta Forkopimda dan FKUB memetakan potensi penolakan terhadap kegiatan keagamaan khususnya saat perayaan Natal. Tito menekankan pentingnya memperkuat kerukunan umat beragama, terlebih menjelang perayaan Natal dan tahun baru.
“Intinya untuk menciptakan kondisi aman, nyaman, dan tertib. Ini maksudnya adalah langkah proaktif, memetakan dan kemudian setelah itu melihat ada potensi penolakan segala macam segera untuk melakukan pendekatan person to person,” kata Tito.
Terkait
