Bagikan:

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) pada tahap awal agar memprioritaskan dananya untuk pengelolaan sampah dan rehabilitasi hutan mangrove.

“Menurut saya urusan sampah ini jadi prioritas, saya pengalaman sejak wali kota sampai sekarang, urusan sampah belum pernah yang namanya beres,” kata Presiden Jokowi dalam Rakernas BPDLH di Jakarta dilansir ANTARA, Rabu, 21 Desember.

Jokowi menceritakan hingga saat ini masalah pengelolaan sampah di berbagai daerah belum terselesaikan. Jokowi sempat bertanya langsung kepada para gubernur yang hadir dalam acara tersebut mengenai progres pengelolaan sampah.

“Gubernur ada yang sudah beres belum urusan sampah. Ada yang tunjuk jari? belum. Kalau sudah ada yang tunjuk jari, besok saya cek langsung ke lapangan. Belum ada. Karena saya tahu, belum ada. ini harus segera diselesaikan,” kata dia.

Menurut Jokowi, dana pengelolaan sampah di setiap daerah sudah tersedia, namun programnya tidak kunjung terselesaikan.

Prioritas kedua penggunaan dana BPDLH, kata Jokowi, adalah rehabilitasi hutan mangrove. Menurut Jokowi, keberadaan hutan mangrove dapat berdampak positif bagi kelestarian lingkungan.

“Konsentrasi di situ karena banyak lahan mangrove kita yang memang harus kita perbaiki, konsentrasi di situ, kalau yang namanya konsentrasi di mangrove, saya minta konkret-konkret saja,” ujar dia.

Jokowi ingin program rehabilitasi hutan mangrove dibuat konkret. Dia menginginkan adanya persemaian untuk melahirkan bibit.

Presiden Jokowi menyindir program-program lingkungan terdahulu yang kerap menggunakan gaya komunikasi bombastis namun minim manfaat.

“Siapkan nursery (persemaian)-nya dulu, siapkan persemaiannya dulu, bibitnya bisa dihitung, jangan nanti kaya dulu-dulu. Kalau penanaman, penanaman satu miliar pohon, saya hadir sering sekali itu, saya jamin yang ditanam itu tak ada seribu, saya jamin lagi yang hidup itu tidak ada yang namanya 100, tidak ada,” kata dia.