Kontribusi Industri Hulu Migas dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Ilustrasi (Foto: Pixabay)

Bagikan:

JAKARTA - Industri hulu migas nasional tak sekadar menjadi penghasil pundi-pundi negara, tapi turut menopang pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Salah satunya, Proyek Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu memberikan kontribusi hingga Rp2,18 triliun untuk Bojonegoro, Jawa Timur. 

Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Julius Wiratno mengatakan, di level nasional, setiap 1 juta dolar AS investasi migas dapat memberikan nilai tambah 1,6 juta dolar AS, menambah produk domestik bruto (PDB) 0,7 juta dolar AS, dan membuka lapangan kerja bagi lebih dari 100 orang. Kontribusi ini di luar penerimaan negara dari sektor hulu migas. 

“Selain itu, ada juga dukungan industri hulu migas pada pembangunan daerah, baik dampak langsung maupun tidak langsung,” kata dia dalam diskusi daring bertajuk "Peran Sektor Hulu Migas: Menggerakkan Roda Perekonomian Daerah”, dikutip Minggu, 20 Desember.

Dia menjelaskan, dampak langsung keberadaaan industri hulu migas bagi daerah ini mencakup dana bagi hasil (DBH) migas yang sudah diatur dalam perundang-undangan, jatah hak partipasi (participating interest/PI) sebesar 10%, pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Kemudian, terciptanya bisnis penyedia barang dan jasa lokal, penyerapan tenaga kerja lokal, dan adanya tanggung jawab sosial. Selanjutnya, fasilitas penunjang operasi migas juga dapat digunakan oleh masyarakat, serta adanya pasokan gas untuk kelistrikan daerah, bahan bakar indystri, dan bahan baku industri turunan. 

Untuk dampak tidak langsung, disebutnya berasal dari perusahaan penunjang bisnis hulu migas. Rincinya, pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), bisnis penyedia barang dan jasa lokal, penyerapan tenaga kerja lokal, dan kucuran tanggung jawab sosial (TJS). 

“Contohnya Proyek Banyu Urip berkontribusi Rp2,18 triliun ke Bojonegoro yang mencakup vendor lokal, tenaga kerja lokal, material lokal, dan lainnya,” tutur Julius. 

Julius menambahkan, pembangunan fasilitas produksi Blok Cepu ini melibatkan lebih dari 18 ribu pekerja dan 460 subkontraktor. Proyek ini juga mendorong tumbuhnya jasa pendukung seperti hotel, rumah makan, transportasi, dan rumah kontraktan. Selain itu, juga terdapat pelatihan keterampilan untuk pekerja lokal menyangkut dunia pendidikan, kesehatan, pengembangan usaha kecil dan socioekonomi. 

“Proyek ini juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di Bojonegoro, dengan contoh 19,47% di 2015, mengacu data BPS,” tutur Julius. 

Sementara Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengamini besarnya kontribusi industri hulu migas ke perekonomian daerah, utamanya dengan adanya jatah PI 10% bagi BUMD. Kepemilikan PI oleh BUMD ini berdasarkan skema bisnis (business to business/b to b), di mana jika daerah mampu maka bisa mengambil hak saham tersebut. Tetapi pemerintah daerah juga bermitra dengan perusahaan jika memang tidak bisa mendanai, atau tidak mengambil jatah ini. Psaalnya, kebutuhan dana untuk mengambil kepemilikan PI ini cukup besar. 

“Ini potensi bagaimana migas memberi kontribusi secara langsung dalam perekonomian daerah,” ungkapnya. 

Satu hal yang harus diperhatikan, lanjut Sugeng, bahwa pemerintah daerah harus mengubah mentalnya agar dapat menikmati dampak keberadaan industri hulu migas di wilayahnya, yakni dari birokrasi atau politisi menjadi pengusaha. Hal ini untuk menghindarkan keberadaan migas di daerah hanya menjadi isu politik antar pemegang kekuasaan politik di daerah tersebut, yang ujungnya berdampak pada iklim investasi migas nasional. 

“Di migas, apabila pemerintah daerah men-switch mental dari birokrasi, politisi ke pengusaha, saya kira itu peluang besar untuk migas. Ingat, pengelolaan migas memerlukan teknologi canggih dan kapital yang besar, kita masih butuh investor asing,” tegas Sugeng. 

Pada kesempatan yang sama, Senior Vice President Production ExxonMobil Cepu Limited Muhammad Nurdin, berkomitmen terus berkolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di Tanah Air. 

"Kolaborasi bersama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat serta investor dan para mitra sangat diperlukan guna membangkitkan perekonomian nasional dan daerah,” katanya.