JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi proses penyusunan daftar pemilih tetap (DPT). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja diminta melapor jika ada pihak yang secara sengaja menghambat.
"Kalau ada yang menghambat, apalagi dari pihak pemerintah yang tidak kooperatif nanti Pak Rahmat Bagja laporkan ke saya," kata Jokowi dalam acara Konsolidasi Bawaslu, Sabtu, 17 Desember.
Jokowi bilang, daftar pemilih tetap ini selalu jadi polemik tiap pemilu. Tudingan kecurangan juga selalu muncul sehingga harus mendapat perhatian serius.
Apalagi, Bawaslu harus bisa menjadi wasit dalam kontestasi lima tahunan sekali ini. "Saya berharap Bawaslu benar-benar bekerja keras untuk mengawasi proses penyusunan DPT ini," tegasnya.
"Karena urusan DPT ini sangat krusial, dari tahun ke tahun selalu ini terus yang menjadi bahan," sambung Jokowi.
BACA JUGA:
Selain itu, urusan DPT ini harus jadi perhatian serius. Jokowi menyebut kepercayaan bisa terpengaruh jika pengurusan daftar pemilih itu tidak dikelola secara serius.
"Kita ini yang paling lemah di urusan data. Karena memang geografis kita rentangnya sangat panjang dan sangat beragam," ujar Jokowi.
"Untuk itu, sekali lagi, Bawaslu harus selalu hadir. Hadir untuk memastikan proses pemilu yang bebas dan rahasia serta jujur dan adil," pungkasnya.