TANGERANG – Pro dan kontra Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang belum lama ini disahkan, secara otomatis membatalkan peraturan daerah (Perda) yang memberi kewenangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan razia dan penggerebekan.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI, Dhahana Putra menjelaskan, penegakan hukum dalam KUHP adalah ranah kepolisian, bukan Satpol PP.
“Peraturan-peraturan yang mengatur kohabitasi, yang ada di daerah itu dengan demikian dia sudah tidak punya landasan lagi, landasan hukum itu digunakan KUHP,” Dhahana kepada wartawan di Tangerang, Kamis, 12 Desember.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Pemulung Temukan Mayat Wanita Penuh Luka di Wajah dan Leher, Celana Korban Terbuka
15 Desember 2022, 17:02 -
| BERITA
Orang Tua Murid SDN 1 Pondok Cina Adang Satpol PP Saat Eksekusi Pengosongan Bangunan
11 Desember 2022, 15:01
Kendati demikian Dhahana juga mengungkapkan penerapan KUHP terbaru terkait penegakkan hukum tentang perzinahan tidak berlaku untuk di daerah Aceh. Karena wilayah tersebut memiliki aturan khusus.
“Nah itukan kekhususan. Kalau di Aceh kan ada undang-undang khusus. Jadi tetap berlaku seperti itu (penggerebekan),”ucapnya.
“Tapi kalau yang lain kan nggak ada kekhususan, jadi itu yang menjadi concern kami,” tutupnya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #hari ibu #nataru #natalPopuler
