JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu tidak hanya diselesaikan melalui mekanisme pro-justitia, namun juga nonyudisial.
"Jadi kan pendekatan kita tidak semata-mata pro-justitia, ada yang nonyudisial," kata Yasonna pada kegiatan puncak peringatan Hari HAM Sedunia di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin, 12 Desember.
Menkumham mengatakan, pemerintah Indonesia sudah memiliki benchmarking atau tolok ukur/panduan dalam menyelesaikan berbagai dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Sebagai contoh, untuk kasus Talang Sari, tragedi di Aceh dan lain sebagainya.
"Jadi, ada beberapa pendekatan yang kita lakukan," ujar Yasonna.
Pendekatan penyelesaian kasus dugaan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu melibatkan banyak pihak. Di antaranya kementerian dan lembaga, pemerintah pusat maupun daerah.
Hal tersebut disampaikan Yasonna Laoly saat menanggapi pertanyaan awak media terkait putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memvonis bebas terdakwa tunggal kasus Paniai, yakni Mayor Infanteri (Purnawirawan) Isak Sattu.
Atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar, Menkumham menegaskan menyerahkan proses tersebut kepada pihak yang lebih berwenang, salah satunya Kejaksaan Agung (Kejagung).
Kepada wartawan, Yasonna mengaku belum mengetahui apakah Kejaksaan Agung mengajukan banding atau tidak atas putusan bebas majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Usai Disahkan DPR, Menkumham Yasonna Sebut KUHP Tinggal Menunggu Ditandatangani Jokowi
06 Desember 2022, 17:29 -
| BERNAS
UU KUHP Baru: AwasI Penghinaan Terhadap Presiden, Unjuk Rasa, dan Perzinaan Dapat Dipidana
07 Desember 2022, 13:00 -
| BERITA
Ketua KPK Cium Tangan Wapres Ma'ruf Amin di Panggung Acara Hakordia 2022
09 Desember 2022, 11:29
"Saya tidak tahu, jaksa banding atau bagaimana. Kita belum tahu," ujarnya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #mahkamah konstitusi #israel #iran #timnas indonesiaPopuler
Terkait
