Pembersihan Tugu Monas Belasan Miliar Gagal Dianggarkan 2023, DKI Berencana Gandeng Swasta

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta gagal mengalokasikan anggaran untuk pembersihan tugu Monumen Nasional (Monas) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2023. Sebelumnya, Pemprov berencana menganggarkan pembersihan pada tahun depan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monumen Nasional Isa Sanuri mengaku, biaya pemandian tugu Monas bisa menghabiskan Rp10 miliar hingga Rp18 miliar. Sementara, APBD DKI tahun depan tak bisa ditambah untuk menganggarkan kegiatan tersebut.

"Pembersihan atau restorasi tugu Monas untuk anggaran APBD tahun 2023 memang belum ter-cover karena memerlukan biaya yang cukup besar," kata Isa dalam pesan singkat, Senin, 12 Desember.

Kemungkinan, Pemprov DKI akan menggandeng perusahaan swasta dengan pendanaan hasil koefisien lantai bangunan (KLB), corporate social responsibility (CSR), atau surat persetujuan prinsip pembebasan lokasi (SP3L).

"Untuk pelaksanaannya nanti dimungkinkan menggunakan sumber dana yang lainnya seperti SP3L, KLB, atau CSR. Itu yang sedang kita usahakan," ungkap Isa.

Lebih lanjut, Isa menjelaskan bahwa pembersihan tugu Monas tidak bisa asal dikerjakan oleh jajaran Pemprov DKI. Terakhir, Pemprov DKI menggandeng perusahaan teknologi pembersih asal Jerman, Karcher.

"Pembersihan tugu terakhir pada 2014 itu juga harus dengan tenaga khusus dalam pengerjaannya karena harus gelantungan dengan tali di ketinggian tugu, sambil menyemprot," tutur Isa.

Pembersihan tugu Monas terakhir kali dilakukan pada era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pada 2014 lalu, Ahok memanfaatkan dana CSR dari Karcher untuk memandikan tugu Monas.