MANOKWARI - Pemerintah Provinsi Papua Barat segera merevisi sejumlah regulasi di tingkat provinsi dan kabupaten pada 2023 untuk mendukung investasi dalam prospek percepatan pembangunan perekonomian daerah.
Hal ini ditegaskan Penjabat Gubernur (Pj) Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw setelah mengevaluasi tentang potensi perekonomian daerah sektor pertanian, dan sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal.
"Potensi pertanian dan sumber daya alam Papua Barat sangat menjanjikan, hanya saja dibutuhkan komitmen kepala daerah melalui kebijakan regulasi teknis yang mendukung terciptanya iklim investasi," ujar Paulus Waterpauw dilansir ANTARA, Selasa, 6 Desember.
Dengan memberikan kemudahan bagi investor mengelola potensi pertanian dan sumber daya alam Papua Barat secara berkelanjutan, kata Waterpauw, tentu akan memacu pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Dia juga mengatakan pertumbuhan ekonomi Papua Barat harus didukung dengan infrastruktur yang memadai, sehingga perbaikan infrastruktur penunjang sedang diusulkan dalam Rancangan APBD 2023 untuk dibahas bersama legislatif.
"Prospek pembangunan ekonomi Papua Barat di tahun 2023 beserta penganggaran sudah diusulkan untuk dibahas bersama DPR Provinsi Papua Barat," kata Waterpauw.
Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis pembangunan perekonomian Papan Barat, maka setiap program dan kegiatan wajib disesuaikan dengan arah kebijakan dan prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023.
"Diperlukan pula sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang diwujudkan dalam rancangan umum APBD dan rancangan prioritas dan platform anggaran yang disepakati bersama pemerintah dan DPRD," ujarnya.
Terkait
