JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pendataan kebutuhan bantuan korban bencana harus dilakukan. Langkah ini dianggap penting untuk mencegah terjadinya penghadangan atau pemberian bantuan terhadap mereka yang tak membutuhkan.
"Jangan sampai bantuan sosial karena COVID dan bencana menimbulkan ketidakadilan, sehingga bisa menimbulkan (bantuan, red) dihadang, dihambat karena (masyarakat, red) merasa dirinya dilewati, merasa korban tapi tidak diberi malah menjangkau yang lain," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam tayangan YouTube KPK RI, Jumat, 2 Desember.
"Yang paling dekat dulu, menjangkau yang paling parah supaya tidak menimbulkan kekacauan ke depan," sambungnya.
Setelah identifikasi dilakukan, pengelolaan bantuan bencana juga harus dilakukan secara maksimal. Apalagi, para korban biasanya banyak mendapat bantuan dari berbagai instansi.
Pengelolaan ini bisa dilakukan dengan melakukan pendataan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). KPK memastikan akan terus bekerja memelototi pemberian bantuan terhadap korban bencana.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Geger Duo Lansia di Karawang Mengaku Ratu Adil dan Imam Mahdi, Pemkab Turun Tangan
02 Desember 2022, 07:33 -
| BERITA
Polisi Usut Pihak Lain di Kasus Korupsi Program Rumah Tahan Gempa Lombok Barat
01 Desember 2022, 13:42
Ghufron bilang, perhatian KPK ini diberikan karena banyak bencana yang terjadi di Tanah Air justru menjadi ladang korupsi. "Bantuan baik COVID maupun bencana, musibah itu selalu kemudian di balik itu menuai korupsi," tegasnya.
Ada beberapa kasus korupsi yang pernah ditangani KPK terkait pemberian bantuan. Sehingga, KPK mengingatkan identifikasi terhadap kebutuhan dan pengelolaan yang baik harus dilakukan secara maksimal.
"Banyak yang membantu (korban bencana, red). Pemda, swasta, dan masyarakat tapi kemudian banyak pengelola yang tidak amanah sehingga disalahgunakan untuk kepentingan dirinya," ujarnya.
Ghufron juga memastikan KPK akan bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memantau distribusi bantuan. Sehingga para korban bisa mendapatkan hak mereka.
"KPK selama ini bekerja dengan Kemensos untuk memvalidasi identitas dengan bentuk kerugian, kebutuhannya baru kemudian dikoordinasikan tentang kebenaran NIK, alamat, dan kebutuhannya," pungkasnya.
