KPAI Minta Anies Pekerjakan Psikolog di Tiap Sekolah

JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menempatkan satu psikolog pendidikan pada tiap sekolah negeri di Jakarta. 

Sebab, kasus bunuh diri di lingkup sekolah beberapa kali terjadi di Jakarta, bukan hanya terjadi pada siswi salah satu SMPN di Ciracas, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. Pada November 2019 juga terjadi kasus serupa di salah satu SMPN di Pademangan, Jakarta Utara. 

Berdasarkan hasil penelitian Nova Riyanti Yusuf, terungkap ada 5 persen dari 910 siswa SMAN dan SMKN berakreditasi A di Jakarta sudah memiliki ide bunuh diri. Sementara, 3 persen di antaranya sudah melakukan percobaan bunuh diri. 

"KPAI mendorong agar Jakarta mampu memiliki satu psikolog tiap sekolah, sehingga bisa membantu anak-anak maupun guru yang punya masalah," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti di Kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 30 Januari. 

Tapi, kata Retno, psikolog yang dimaksud bukan sekadar guru bimbingan konseling (BK). "Psikolog yang kita maksud itu psikolog pendidikan yang membantu anak maupun guru yang memiliki masalah pembelajaran, baik dari faktor belajar itu sendiri maupun faktor eksternal," ungkap dia. 

Berdasarkan catatan KPAI, rata-rata satu guru BK memegang 150 anak. Kata Komisioner Bidang Kesehatan dan Napza Sitty Hikmawaty, sering kali guru BK kewalahan mengemban tugasnya. 

"Selain dia (guru BK) merencanakan program konseling siswa setiap tahun, dia juga mengurus kasus. Jadi tugasnya sudah berat. Memang guru BK tugasnya memberi bimbingan siswa baik di dalam pembelajaran maupun di luar, tapi saking banyaknya siswa membuat mereka kewalahan," jelas Sitty. 

Padahal, kata Sitty, masalah psikologis siswa yang terdeteksi berisiko bunuh diri cukup kompleks. Faktornya bisa bersumber dari masalah sekolah, gender, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, status cerai orang tua, etnis, keberadaan ayah, keberadaan ibu, kepercayaan agama, dan depresi. 

"Terlebih, sisi psikologis anak dalam masa tumbuh kembang terkadang sulit dipahami oleh guru karena usia yang terpaut jauh. Jadi, membutuhkan peranan psikolog dengan ilmu yang lebih dalam," ucap Sitty. 

Menambahkan lagi, Retno Listyarti mengatakan, KPAI segera bersurat resmi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk masalah ini. Namun, terlebih dahulu mereka akan mengumpulkan data yang menguatkan rekomendasi pengadaan psikolog pendidikan tersebut. 

"Kita akan paparkan ke Gubernur untuk memengaruhi kebijakan ini. Kedua, kita mau teruskan ke DPRD juga. Mengingat, penambahan psikolog ini menyangkut masalah anggaran," sebut Retno. 

Data KPAI, SD Negeri di Jakarta berjumlah sekitar 2000, SMP sekitar 350, SMA 117, dan SMK 70 sekolah. Dengan jumlah tersebut, Retno yakin Anies bisa menganggarkan penempatan seorang psikolog tiap satu sekolah. 

"Dulu, saat saya jadi kepala sekolah, saya masih mengembalikan uang anggaran di akhir tahun sekitar Rp400 juta karena kelebihan. Sekolah lain juga ada yang begitu," ucap Retno. 

"Daripada kelebihan kemudian dikembalikan lagi, kan ini bisa dimanfaatkan juga untuk bayar psikolog. Saya yakin, dengan anggaran puluhan triliun tiap tahunnya, DKI mampu membayar psikolog." tambahnya.