Moeldoko: Kenaikan Tarif Pembayaran BPJS ke RS Jangan Sampai Bikin BPJS Defisit

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berharap rencana kenaikan tarif pembayaran BPJS ke Rumah Sakit nantinya tidak membuat sumber dana BPJS mengalami defisit. Hal itu perlu diantisipasi, sebab keuangan BPJS pernah minus.

“Kita punya pengalaman BPJS pernah tekor ya. Saat ini BPJS pertumbuhannya sangat baik. Jangan sampai nanti kenaikan itu nantinya membuat BPJS mengalami kesulitan keuangan lagi,” kata Moeldoko, saat menerima kedatangan Direktur Utama BPJS Ali Ghufron Mukti, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa, 23 November.

Moeldoko juga meminta BPJS untuk mendorong rumah sakit yang menjadi mitra membelanjakan anggarannya untuk membeli alat-alat kesehatan produksi dalam negeri, terutama bagi rumah sakit swasta.

Sebab, sambung dia, dari hasil monitoring dan verifikasi lapangan tim Kantor Staf Presiden, sejauh ini serapan belanja rumah sakit swasta terhadap alat kesehatan produksi dalam negeri masih minim.

“Kalau serapan belanja alkes dalam negeri tinggi, maka industrinya juga akan tumbuh dan serapan pekerjanya juga besar. Ini sudah menjadi perintah presiden. Jadi sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apalagi mitra BPJS enam puluh enam persen adalah rumah sakit swasta,” tegasnya.

“KSP juga akan berkoordinasi dengan Kemenkes terkait ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ali Ghufron Mukti menyatakan, pihaknya siap untuk mendorong rumah-rumah sakit yang menjadi mitra untuk menyerap alat kesehatan produksi dalam negeri.

Salah satu cara yang bisa dilakukan, sebut dia, dengan menambahkan item tersebut ke dalam perjanjian kerjasama.

“Hanya saja untuk monitoringnya nanti apakah rumah sakit benar-benar menjalankan kesepakatan, ini yang kami butuh dukungan dari pihak lain. Termasuk dari Kantor Staf Presiden,” jelas Ali Ghufron.