Tidak Ada Koalisi Mayoritas Minimal, Raja Malaysia akan Memilih Perdana Menteri Baru

JAKARTA - Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengatakan pada Hari Selasa, Dia akan segera memilih perdana menteri berikutnya, tetapi tidak menentukan waktu untuk keputusannya, karena krisis politik dari pemilihan yang tidak meyakinkan berlanjut ke hari ketiga.

Pemilihan Hari Sabtu menghasilkan parlemen gantung yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan tak satu pun dari dua pesaing utama perdana menteri, pemimpin oposisi Anwar Ibrahim dan mantan perdana menteri Muhyiddin Yassin, memenangkan mayoritas sederhana yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan.

Pemilihan tersebut memperpanjang ketidakstabilan politik di negara itu, berisiko menunda keputusan kebijakan yang diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi.

Petahana Koalisi Barisan Nasional mengatakan tidak akan mendukung salah satu kandidat, sebuah langkah yang akan mencegah Anwar dan Muhyiddin mencapai mayoritas.

Sekarang tergantung pada raja, yang memainkan peran seremonial tetapi dapat menunjuk siapa pun yang dia yakini akan memimpin mayoritas.

"Biarkan saya membuat keputusan segera," kata raja kepada wartawan di luar istana nasional, melansir Reuters 22 November.

Dia juga meminta warga Malaysia untuk menerima setiap keputusan tentang pembentukan pemerintahan.

Raja telah memberikan partai politik sampai jam 2 siang pada Hari Selasa, untuk mengumpulkan aliansi yang dibutuhkan untuk mayoritas.

Ketidakpastian melanda pasar saham Kuala Lumpur, yang jatuh untuk hari kedua pada Selasa. Kemenangan pemilu yang signifikan oleh partai Islam menambah ketakutan investor, terutama atas kebijakan perjudian dan konsumsi alkohol.

Perolehan elektoralnya juga menimbulkan kekhawatiran di Malaysia yang multikultural, yang memiliki minoritas etnis China dan India yang signifikan mengikuti agama lain. Partai Islam PAS telah mengadvokasi hukum syariah.

Polisi Malaysia memperingatkan pengguna media sosial negara itu untuk tidak mengunggah konten "provokatif" tentang ras dan agama setelah.

Koalisi progresif Anwar dan aliansi Muslim Melayu konservatif Muhyiddin, yang mencakup partai Islam, keduanya mengatakan mereka memiliki dukungan mayoritas, meskipun mereka tidak mengidentifikasi pendukung mereka.

Nik Ahmad Kamal Nik Mahmod, dosen hukum di Universitas Islam Internasional Malaysia, mengatakan, pemerintah minoritas dapat dibentuk atau raja dapat meminta bertemu dengan anggota parlemen secara pribadi, untuk mendengar pilihan mereka sebagai perdana menteri.

"Jika pemerintah minoritas ditunjuk, sudah sepantasnya pemerintah baru mengajukan mosi percaya ketika parlemen dibuka kembali," terangnya.

Koalisi Anwar memenangkan 82 kursi pada pemilihan Hari Sabtu, sementara kubu Muhyiddin memenangkan 73 kursi. Mereka membutuhkan 112, mayoritas sederhana, untuk membentuk pemerintahan.

Sementara, Barisan hanya memenangkan 30 kursi, kinerja pemilihan terburuknya, tetapi diharapkan memainkan peran penting dalam memutuskan siapa yang membentuk pemerintahan, karena dukungannya diperlukan baik Anwar dan Muhyiddin untuk mendapatkan 112 kursi.

Kemunduran Barisan yang pernah dominan dan partai utamanya, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), telah mengantarkan fase ketidakpastian baru di Malaysia.

Barisan Nasional memimpin setiap pemerintahan sejak kemerdekaan dari penjajahan Inggris pada tahun 1957 hingga kekalahan pertamanya dalam pemilu 2018. Mereka kembali berkuasa di bawah Ismail pada 2021 setelah runtuhnya dua koalisi dari pertikaian.

Tuduhan korupsi, sebagian besar terkait dengan penjarahan miliaran dolar dari dana negara 1Malaysia Development Bhd (IMDB), yang menyebabkan mantan perdana menteri Najib Razak dipenjara tahun ini, merusak citra UMNO secara serius.