DPR Bakal Bahas Mitigasi dan Alat Deteksi Gempa dengan Pemerintah
Warga mengungsi di halaman rumah mengantisipasi adanya gempa susulan di Kampung Cijedil, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (21/11/2022/ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/wsj

Bagikan:

JAKARTA - Pimpinan DPR meminta komisi teknis yakni Komisi V DPR dan Komisi VIII DPR untuk duduk bersama pemerintah guna membahas pola mitigasi bencana dan alat deteksi gempa. 

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, terkait gempa Cianjur berkekuatan 5,6 M. Menurutnya, diskusi untuk menemukan alat pendeteksi gempa lebih dini sangat penting agar bisa meminimalisir dampak bencana. 

“Kita akan minta kepada komisi teknis terkait untuk duduk bersama dengan pihak pemerintah, untuk mungkin membuat pola mitigasi atau alat deteksi yang bisa lebih dini memperingatkan agar kejadian seperti ini tidak kembali terulang,” ujar Dasco di gedung DPR, Selasa, 22 November.

Diketahui, Komisi V DPR bermitra dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Komisi tersebut juga bermitra dengan Kementerian PUPR.  

Sementara, Komisi VIII DPR bermitra dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Komisi ini juga bermitra dengan Kementerian Sosial. 

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu juga mengimbau kepada BNPB, Basarnas, Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Cianjur, serta kepolisian untuk bahu-membahu menolong korban gempa. Khususnya dalam hal penanganan korban dan bantuan. 

Dasco pun menyatakan turut prihatin dan berduka terhadap korban yang terdampak. Menurutnya, gempa merupakan bencana yang tidak dapat diprediksi.

“Saya juga mengimbau kepada pihak terkait untuk menolong korban yang luka-luka, trauma pascabencana, maupun yang kehilangan tempat tinggal,” pungkasnya.