Kapolri Perintahkan Jajarannya Hilangkan 'Setoran' untuk Atasan

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya menghilangkan praktik 'setoran' yang bisa memicu tindakan pungutan liar (pungli). Setoran yang dimaksud yakni pemberian uang dari anggota kepada komandan atau atasannya. 

Hal itu disampaikan Sigit saat memberi pengarahan kepada kepala satuan wilayah (kasatwil) di 34 polda dan polres jajarannya via video conference.

"Tentunya kita-kita yang atasan-atasan ini juga harus mengurangi hal-hal atau menghilangkan hal-hal yang membuat anggota kemudian memilih alasan untuk melakukan pungli, karena alasannya untuk setoran ke atasan. Ini tolong ditiadakan," ujar Sigit, yang dikutip melalui akun Instagramnya, Senin, 24 Oktober. 

Setoran itu, lanjut Sigit, dilakukan dengan harapan anggota itu mendapatkan kesempatan sekolah atau jabatan yang lebih baik. Sigit memerintahkan, agar menangkap oknum yang mencatut namanya untuk iming-iming sekolah maupun jabatan.

"Saya kira Pak As SDM sudah melakukan nggak ada yang namanya mau masuk sekolah bayar, mau dapat jabatan bayar. Dan ini saya cek di Mabes, tidak ada seperti itu. Termasuk juga kalau ada yang bawa-bawa nama saya, tolong tangkap, laporkan," kata Sigit.

Kapolri memerintahkan agar seluruh tingkatan dari Mabes hingga Polres untuk menghilangkan perilaku setoran ini. Kata Sigit, tidak ada anggota yang diharuskan membayar untuk penempatan jabatan dan sekolah. 

"Kita sepakat bahwa di Mabes tidak ada yang seperti itu. Tolong di polres lakukan hal yang sama. Tidak ada untuk menempatkan jabatan harus bayar. Tidak ada untuk supaya seseorang bisa sekolah, harus bayar," tegasnya.  

Sigit juga mengingatkan jajaran agar memberikan penilaian objektif kepada setiap anggotanya berdasarkan prestasi dan kinerja.

"Berikan penilaian yang objektif terkait dengan prestasinya, usulkan, dan kita dari Mabes akan melihat hal yang sama. Hilangkan hal-hal seperti itu," kata Sigit.

Mantan Kabareskrim ini memastikan, akan membatalkan promosi terhadap nama-nama polisi yang mendapatkan jabatan atau sekolah dengan cara 'setoran' agar Polri menjadi lebih baik ke depan.

"Jadi kalau saya dengar misalnya, rekan-rekan mungkin karena langsung nggak bisa, terus lewat orang kemudian bayar, saya coret. Saya batalkan karena ini terkait dengan komitmen kita ke depan untuk bisa menjadi lebih baik," tegas Sigit. 

Karenanya, Kapolri meminta Propam betul-betul mengawasi apabila ada hal-hal seperti itu. Jika masih ditemukan praktik setoran, maka dia tak segan mencopot jabatan Propam.

"Kalau masih ada, saya turunkan Propam, langsung saya copot. Tolong ini jadi perhatian," imbuhnya.