Warga Geruduk Bawaslu Desak Usut Kasus Bantuan BNPB Diselewengkan untuk Kampanye Pilkada Surabaya

SURABAYA - LSM Masyarakat peduli keadaan kesejahteraan dan transparansi (Mapekat) berunjuk rasa di depan kantor Bawaslu Surabaya.

Massa menuntut agar kasus dugaan penyelewengan Bantuan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) yang diduga digunakan untuk kampanye pasangan calon Machfud Arifin dan Mujiaman di Pilkada Surabaya agar diusut tuntas.

Sekitar 20 anggota LSM ini berorasi dan membawa spanduk bertuliskan "Usut tuntas korupsi bantuan penanggulangan bencana nasional oleh PLT Ketua Demokrat Surabaya" dan beberapa tulisan lainnya yang mendesak agar Bawaslu Surabaya segera menindak dugaan penyalahgunaan bansos ini.

"Bahwa ini adalah penyalahgunaan jabatan yang berupa tindak pidana korupsi, karena ini adalah bantuan penanggulangan bencana nasional tersebut," kata anggota LSM Mapekat Setyo Winarto, Sabtu, 5 Desember.

Bawaslu Surabaya sebelumnya sudah menerima laporan dugaan penyalahgunaan bansos BNPB untuk kampanye Machfud-Mujiaman yang diduga dilakukan Plt Ketua Partai Demokrat Surabaya, Lucy Kurniasari. Pengunjuk rasa menilai Bawaslu lamban menangani kasus tersebut.

"Kami menilai bahwa Bawaslu Kota Surabaya khususnya di dalam penanganan kasus ini sangat lamban, cenderung kurang profesional," imbuh Winarto.

Selain mendesak mengusut tuntas kasus ini, pengunjuk rasa juga menuntut Bawaslu Surabaya berani menyatakan bahwa dugaan penyelewengan bansos BNPB merupakan tindak pidana.

"Bahwa Bawaslu Kota Surabaya untuk berani menyatakan bahwa tindak pidana pelanggaran pemilu ini dilakukan oleh Partai Demokrat, khususnya adalah Plt Ketua Demokrat Surabaya Lucy Kurniasari. Atau Bawaslu mestinya membuat surat yang ditujukan kepada Kapolrestabes Surabaya bahwa ini adalah murni kejahatan tindak pidana korupsi," papar Winarto.

Setelah berorasi, pengunjuk rasa ditemui  Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya Indra Fajar yang akan menyampaikan tuntutan massa kepada pimpinannya. 

"Secara prinsip kami terima laporan yang bersangkutan sebagai pengaduan, sehingga nanti akan kami sampaikan ke jajaran pimpinan," kata Indra.

Saat ditanya mengenai perkembangan laporan dugaan penyelewengan bansos BNPB untuk kampanye paslon tertentu, Indra mengatakan yang bisa menjawabnya adalah pimpinan namun sampai sekarang masih dalam tahap proses penelusuran. 

"Jadi masih ada tahapan-tahapan pencarian keterangan," pungkasnya.