JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan akan memberi sanksi bagi seluruh kadernya yang mendukung sosok tertentu sebagai capres di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Siapa pun yang mendahului Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut nama dianggap melanggar disiplin partai.
"Siapapun yang menyebut nama capres atau cawapres dari PDI Perjuangan sebelum Ibu Megawati menetapkan calon akan diberikan sanksi," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Oktober.
Sanksi ini, sambung Hasto juga akan diberikan kepada petinggi partai yang kedapatan menyebut nama tertentu. "Saya, Pak Djarot (Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat), Pak Rudi Solo (Ketua DPC Solo PDIP FX Rudy Hadyatmo) juga akan mendapat sanksi jika melanggar ketentuan tersebut," tegasnya.
Hasto menegaskan PDIP punya momentum dan tahapan untuk menentukan jagoan mereka di Pilpres 2024. Siapapun tak boleh mendahului ketua umum partai, Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang mandat berdasarkan Kongres ke-V PDIP.
"Jadi harus sangat jelas bahwa capres dan cawapres akan diumumkan pada momentum yang tepat dan itu adalah ranah ibu ketua umum," ungkapnya.
"Dari sejarah mengajarkan pemimpin seperti Pak Jokowi lahir dari mekanisme tersebut," sambung Hasto.
Dirinya mengingatkan prioritas partai berlambang banteng itu kini menyukseskan pemerintahan Presiden Jokowi. Apalagi, saat ini berbagai tantangan tengah terjadi di dalam negeri.
BACA JUGA:
Jika masih ada kader yang nekat memberikan dukungan pada sosok tertentu dan menyampaikannya kepada publik, Dewan Kehormatan PDIP siap turun tangan. "Kalau menyatakan si A itu capres maka itu adalah pelanggaran. Jadi siapapun itu. Pak Djarot, saya, dan siapapun," ujar Hasto.
"Jadi terus bersemangat, jangan berpolitik di awang-awang, sementara rakyat menjadi korban kebanjiran dan menghadapi berbagai tekanan kehidupan akibat pandemi dan tekanan perekonomian global," pungkasnya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #mahkamah konstitusi #israel #iran #timnas indonesiaPopuler
Terkait
