Mahasiswa Papua Anti Korupsi Desak Kejagung Tahan Eks Kadishub Mimika Terkait Pembelian Pesawat dan Helikopter

JAKARTA - Ratusan massa dari Forum Mahasiswa Papua Anti Korupsi se-Jabodetabek menggeruduk gedung Kejaksaan Agung RI di kawasan Jakarta Selatan. Dalam aksi damai itu, massa membawa dan membentangkan sejumlah poster dan spanduk serta juga melakukan orasi di depan gerbang utama gedung Kejakgung.

Mereka protes atas lambannya penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat dan helikopter milik Pemkab Mimika, Papua senilai Rp87,5 miliar yang telah diproses hukum oleh Kejaksaan Negeri Mimika dan juga telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Papua.

Dari beberapa poster yang dibawa massa aksi, tertulis tuntutan agar eks Kadis Perhubungan yang kini menjabat sebagai Plt Bupati Mimika Johannes Rettob, segera ditangkap dan ditahan.

"Kami forum mahasiswa Papua anti korupsi se-Jabodetabek melakukan aksi di depan Kejaksaan Agung RI, tujuan kami untuk segera menetapkan tersangka kasus pengadaan pesawat dan helikopter di Kabupaten Mimika pada tahun 2015. Pesawat dan helikopter ini melibatkan mantan Kepala dinas perhubungan kabupaten Mimika tahun 2015, Johannes Retob kebetulan saat ini beliau naik menjadi plt Bupati Kabupateb Mimika. Untuk itu sebelum menuntaskan kasusnya ini kami harap ini segera didorong supaya beliau menjadi Plt menjalankan tugas itu harus terang benderang semua." terang perwakilan pengunjuk rasa, Nailo Jangkup dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu 16 Oktober.

Nailo mengatakan, sampai saat ini, eks Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan yang kini menjabat sebagai Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, terduga pejabat yang menyelewengkan anggaran pengadaan pesawat dan helikopter tersebut, belum juga diperiksa dan ditetapkan statusnya sebagai tersangka.

Penanganan kasus, kata Nailo, baik di Kejari Mimika maupun Kejati Papua sangat lamban bahkan terkesan dipetieskan. Sebab itu mereka mendesak Kejakgung mengambil alih perkara untuk segera ditangani.

"Kasus ini sudah lama proses di Kejaksaan di Mimika kemudian naik di Kejati Papua tetapi tidak ada progress. Maka itu kami dari mahasiswa se-Jabodetabek datang ke Kejagung untuk meminta segera menindaklanjuti kasus yang sedang ditangani kejati Papua. Untuk itu kami datang menuntut untuk segera diproses." sambungnya.

Sementara itu terkait helikopter dan pesawat, Nailo mengungkapkan bahwa sampai saat ini keberadaannya belum diketahui, sehingga manfaatnya pun tidak berdampak langsung bagi masyarakat Mimika. Padahal sesungguhnya kedua alat transportasi udara itu sangat vital fungsinya bagi masyarakat.

"Memang pemerintah beli dengan niat baik, namun jatuh di tangan yang tidak tepat. Pesawat ini sudah dibeli tapi pelayanannya dimana? Tidak ada pelayanan di Kabupaten Mimika. Masyarakat yang tinggal di Mimika ini kalau mau naik pesawat harus antri berbulan-bulan sampai 3 bulan baru dapat pelayanan satu kali." ungkap Nailo.

Perwakilan pengunjuk rasa diterima oleh pihak Kejaksaan Agung. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan.

"Kami tadi diterima oleh Kasie Penindakan. Katanya kasus ini sudah sampai di Kejagung RI dan mereka sedang pantau hampir 25 saksi sudah diperiksa. Dalam waktu dekat akan ada tersangkanya. Kami terus mengawal kasus ini sampai tuntas." imbuh Nailo.

Sementara itu kasie penindakan Kejagung yang menerima perwakilan pengunjuk rasa mengatakan bahwa Kejagung terus memantau kasus ini. Kejagung juga akan menindak Johannes Rettob sekiranya terbukti melakukan tindak korupsi.

"Tanpa bapak-bapak tahu kita sudah melakukan pemantauan. Perkara ini tadinya ditangani di Kejari. Supaya tidak ada konflik kepentingan. Supaya kasus ini tetap berjalan, maka perkara ini ditarik ke Kejati. Progressnya kasus ini berjalan terus. Sekarang lagi menunggu proses kerugian negara. Semua yang terlibat, jangankan Johannes Rettob, jika ada orang lain juga terlibat kasus ini akan diproses. Sepanjang ada alat bukti tetap akan kita tindak. Kita tegak lurus terkait kasus ini. Siapapun yang terlibat nanti kita proses." terang pihak Kejagung.

Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Papua tengah menjadi sorotan. Hal ini menyusul adanya dugaan upaya tindak korupsi terkait pengadaan pembelian dua jenis pesawat dan helikopter senilai Rp85 Miliar.

Adapun dua jenis pesawat yang telah dibeli oleh Dishub Mimika itu berjenis Cessna dan helikopter Airbus, dengan total anggaran Rp77,8 miliar.

“Pengadaan pesawat dan helikopter bersumber dari APBD Kabupaten Mimika tahun anggaran 2015 hingga 2022. Dengan perincian pengadaan pesawat Cessna Grand Caravan dianggarkan Rp34 miliar dan helikopter Airbus H-125 senilai Rp43,8 miliar.” tutur Kejati Papua Nikolaus Kondomo lewat video konferensi pers, belum lama ini.