Sekjen PDIP Ditanya Warga Yogya, 'Setelah Anies Dideklarasikan, Kenapa Jakarta Banyak Banjir?'

JAKARTA - Ketika tiba di Yogyakarta, banyak warga di sana bertanya kepada Sekjen PDI Perjuangan soal banjir di Jakarta. Mereka mengaitkan banjir dengan keputusan Partai NasDem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres.

"Seringkali politik itu melupakan bagaimana alam juga berbicara. Jadi ini saya di Yogja, saya ketemu dan banyak yang bertanya. Ini setelah Anies dideklarasikan, kenapa alam tidak bersahabat, banyak banjir? Itu pertanyaan masyarakat. Itu Nasdem harus menjawab,” kata Hasto usai diskusi Election Corner yang diselenggarakan Fisipol UGM, di Yogyakarta, Senin 10 Oktober. Diskusi bertema “Mengembalikan Kembali Politik Programatik di Pemilu 2024”.

Mengapa harus dijawab NasDem? Menurut pria asal Yogyakarta itu, kondisi yang dihadapi Partai NasDem sekarang persis sama dengan ketika dulu di 2012, PDIP mencalonkan Jokowi di Pilgub DKI Jakarta.

“Ketika dulu kami mencalonkan Pak Jokowi, ketika ada apa-apa dengan Pak Jokowi, kami berdiri di depan. Sehingga logikanya sama. Seperti itu sama. Ketika Pak Jokowi jadi gubernur, kemudian dicalonkan jadi presiden, yang pertama kan PDI Perjuangan. Ketika ada apa-apa sama pak Jokowi, kami yang di depan. Itu hukum demokrasi,” tegas Hasto.

Hasto sendiri enggan mengomentari keputusan NasDem yang memilih Anies Baswedan sebagai capres. Bahkan PDIP tidak menyayangkan sikap Partai NasDem.

Hanya saja, Hasto memikirkan etika politik dan kerja sana partai politik mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

“Ya prinsipnya partai tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain mau mencalonkan siapa. Hanya saja partai politik pengusung pak Jokowi kan terikat suatu etika politik dalam mendorong keberhasilan pak Jokowi dan KH Maruf Amin. Dan dukungan itu diberikan selama lima tahun,” kata Hasto.

“Kerja sama politik, atau di media sering disebut koalisi, bagi PDI Perjuangan, harus kerjasama yang bertahan lama. Tak bisa sesaat. Makanya kita mengawal partai yang bekerja sama mendukung pak Jokowi ini,” tukas Hasto.

Dengan komitmen itu, seharusnya ketika Pemerintahan Jokowi menempatkan skala prioritas mengatasi masalah perekonomian, maka partai politik pengusung juga harus memiliki komitmen yang sama. Begitupun ketika Pemerintahan Jokowi memiliki kebijakan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, semua harus mendukungnya.

“Jadi jangan sampai mencalonkan seseorang (Anies Baswedan, red) yang punya kebijakan berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan berbeda dari calon yang diusung parpol itu dengan pak Jokowi maka akan kontradiktif,” ujar Hasto.

“Tapi sekali lagi, PDI Perjuangan tak campur tangan dengan kedaulatan parpol lain. Hanya skala prioritas PDI Perjuangan adalah mendorong setinggi tingginya prestasi demi kemajuan rakyat di pemerintahan Pak Jokowi dan KH Maruf Amin,” tambahnya.