Kemenkum HAM Minta Masyarakat Sadar dengan Kekayaan Intelektual, Segera Daftar!

JAKARTA - Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM akan mulai mengidentifikasi daerah-daerah di pelosok nusantara yang memiliki potensi kekayaan intelektual (KI) besar, namun belum didaftarkan.

"Kita akan lakukan identifikasi khususnya kabupaten dan kota yang memiliki potensi besar, tetapi masyarakat atau pelaku usahanya belum sadar pentingnya melindungi KI," kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Razilu di Makassar, Sulsel, Kamis 29 September.

Razilu mengatakan daerah-daerah yang dinilai memiliki potensi besar, namun minim pendaftaran KI tersebut akan diintervensi secara khusus oleh DJKI termasuk dengan bantuan pemerintah daerah.

Dengan cara atau langkah tersebut diharapkan masyarakat atau pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) segera mendaftarkan hak kekayaan intelektual sebelum muncul sengketa merek dan lain sebagainya dengan pihak lain.

Di satu sisi, Razilu mengakui saat ini pemerintah masih memetakan potensi daerah secara umum dan belum menetapkan wilayah mana saja yang mesti mendapat perhatian khusus terkait pendaftaran KI.

"Kita masih memberikan perhatian secara umum, namun ke depan akan dilakukan identifikasi kabupaten dan kota yang memiliki potensi KI besar," ujarnya dilansir dari Antara.

Secara nasional jumlah permohonan KI yang masuk ke DJKI Kemenkum HAM terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 2022 peningkatan tersebut mencapai 29 persen untuk periode yang sama jika dibandingkan 2020 dan 2021.

Peningkatan tersebut tidak lepas dari 16 program unggulan yang diusung DJKI Kemenkumham dalam mengedukasi masyarakat tentang KI. Salah satu program yang menyentuh masyarakat ialah klinik kekayaan intelektual bergerak (Mobile IP Clinic).

Dari sekian kegiatan klinik kekayaan intelektual bergerak yang dijalankan di berbagai daerah, total sudah ada sekitar 10 ribu masyarakat yang mendapatkan layanannya.