Bagikan:

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatakan moto antikorupsi, 'ojo ngapusi, ojo korupsi' yang digaungkan Pemprov Jawa Tengah harusnya jadi pengingat bagi pejabat. Apalagi, praktik korupsi adalah bentuk kebohongan.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat menggelar rapat koordinasi (rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi hari ini di Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan ini diikuti kepala daerah hingga ketua DPRD.

"Korupsi itu ngapusi diri, ngapusi rakyat dan ngapusi Tuhan," kata Ghufron dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 27 September.

Ghufron menyebut banyak pejabat yang berjanji tak mau korupsi dan selalu transparan. Tapi, di sisi lain, banyak pejabat yang melakukan korupsi seperti melakukan mutasi demi mendapat setoran.

"Janji ketika kampanye, 'bersama saya transparan, akuntabel untuk sejahtera'. Tapi kalau korup, pembangunan demi pembangunan akan hanya untuk menjustifikasi pengeluaran supaya dapat kickback. Jabatan demi jabatan dimutasi, diganti, agar dapat setoran," tegasnya.

Ghufron mengingatkan tiap kepala daerah maupun legislator di daerah untuk menjauhi segala bentuk korupsi. Langkah ini penting untuk meningkatkan indikator, termasuk wajar tanpa pengecualian (WTP).

"MCP, WTP, SAKIP APIP dan lain sebagainya yang diprogramkan KPK, BPKP, Inspektorat, itu semua agar setiap wewenang itu fair, terbuka, transparan, partisipatif. Kalau tidak ada komitmen, kalau hanya sekadar memenuhi unsur WTP, unsur MCP, tetap bisa korup," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan para kepala daerah kota dan kabupaten Jawa Tengah terbuka dalam menjalankan roda pemerintahan dan anggaran. Dia juga meminta pertemuan dengan KPK ini jadi langkah melakukan refleksi dan introspeksi.

“Dari situlah kesungguhan kita untuk memberantas korupsi bisa berjalan. Dan kita harap betul, Bapak Ibu, kitalah yang membangun inovasi-inovasi sistem yang ada sehingga lebih transparan, lebih akuntabel dan bisa dipercaya oleh publik,” tutur Ganjar.