Wali Kota Cimahi Korupsi Pakai Modus Kuitansi Pembayaran Pembangunan RS

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut bahwa Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna membuat modus tertentu atas untuk menyamarkan pemberian suap dari pemilik Rumah Sakit Umum Kasih Bunda.

Kata Firli, Ajay meminta pihak rumah sakit untuk membuat rincian pembayaran dan kuitansi palsu berupa pembayaran konstruksi pembangunan rumah sakit.

"Untuk menyamarkan adanya pemberian uang kepada Ajay, pihak RSU Kasih Bunda membuat rincian pembayaran dan kuitansi fiktif seolah-olah sebagai pembayaran pekerjaan fisik pembangunan," kata Firli di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 November.

Awalnya, Rumah Sakit Umum Kasih Bunda melakukan pembangunan penambahan gedung pada tahun 2019. Lalu, RS mengajukan permohonan revisi IMB kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi. 

"Untuk mengurus perijinan pembangunan tersebut, Hutama Yonathan selaku pemilik RSU Kasih Bunda bertemu dengan Wali Kota Cimahi di salah satu Restoran di Bandung," ungkap Firli.

Ajay meminta uang sebesar Rp3,2 miliar kepada Hutama dalam pertemuan tersebut. "Uang sejumlah Rp3,2 miliar adalah 10 persen dari nilai rencana anggaran belanja pembangunan RS senilai Rp32 miliar," ucap dia.

Kata Firli, penyerahan uang disepakati akan diserahkan secara bertahap oleh Chyntia selaku staf keuangan RSU Kasih Bunda melalui Yanti selaku orang kepercayaan Ajay.

Pemberian telah dilakukan sejak tanggal 6 Mei 2020. Pemberian terakhir pada tanggal 27 November 2020 sebesar Rp425 juta sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

"Pemberian kepada Ajay telah dilakukan sebanyak 5 kali di beberapa tempat hingga berjumlah sekitar Rp1,661 Miliar dari kesepakatan Rp3,2 Miliar," tutur Firli.

Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perizinan di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018-2020.

Pada kegiatan tangkap tangan sejak Jumat, 27 November, KPK telah mengamankan 11 orang di beberapa tempat, yaitu Bandung dan Cimahi (Jawa Barat). 

Kesebelas orang tersebut yakni Ajay, Hutama, Chyntia, Yanti, Farid selaku ajudan Ajay, Endi selaku sopir Yanti, Kamaludin selaku sopir Chyntia, Dominikus selaku pihak swasta, Nungingsih selaku direktur RS, Hella selaku Kepala Dinas PTSP, dan Aam selaku pegawai Dinas PTSP.

Saat ini, Ajay dan Hutama ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Sementara, sembilan orang lainnya yang ikut ditangkap untuk kebutuhan pemeriksaan telah dipulangkan.

Ajay dan Hutama dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan 17 Desember 2020. Penahanan Ajay di rumah tahanan negara pada Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat dan Hutama di Polda Metro Jaya.