Akui Lagi Banyak Kerjaan, Luhut Tak Mau Terlalu Lama Jadi Plt Menteri KKP
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: Instagram @luhut,pandjaitan)

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tak ingin terlalu lama menjadi pengganti Edhy Prabowo untuk memimpin KKP.

Hal ini disampaikan Luhut usai rapat perdana dengan jajaran eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang digelar di Ruang Rapat Mantaee, Lantai 7, Gedung Mina Bahari 1, Kantor KKP, Jakarta, Jumat 27 November sore.

Awalnya, Luhut ditanya oleh awak media perihal sosok pengganti Edhy Prabowo sebagai menteri kelautan dan perikanan definitif. Namun, Luhut tak banyak berkomentar.

"Tanya presiden (Presiden Joko Widodo)," tuturnya.

Luhut kembali diberi pertanyaan mengenai apakah calon kandidat pengganti Edhy Prabowo sudah dibicarakan.

"Mana saya tahu kalau itu, kau tanya yang punya pekerjaan. Soal jabatan ini saya juga enggak mau lama-lama, pekerjaan saya banyak kok," ucapnya.

Namun terkait dengan kekosongan jabatan di jajaran dirjen, Luhut mengatakan, pihaknya sudah mengangkat orang untuk menduduki jabatan tersebut.

"Sudah diangkat. Tidak ada masalah. Tidak ada satu pun masalah di sini dalam pekerjaan. Semua berjalan sesuai dengan prosedur dan mekanisme di Kementerian Kelautan dan Perikanan," tuturnya.

Seperti diketahui, Luhut menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim lantaran Edhy Prabowo ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penerbitan izin ekspor benih lobster.

Edhy diamankan KPK setibanya di Bandara Soekarno Hatta setelah kunjungan kerja ke Amerika Serikat, pada Rabu 25 November, dini hari. Penyidik KPK langsung menggiring Edhy dan 16 orang lainnya, termasuk sang istri yaitu Iis Rosita Dewi, untuk diperiksa.

Dalam penangkapan Menteri Edhy dan 16 orang termasuk istrinya yaitu Iis Rosita Dewi, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti. Salah satunya adalah kartu debit yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi terkait proses penetapan calon eksportir benih lobster.