Sebut Pemulihan Kesepakatan Nuklir 2015 Iran Berada di 'Ruang UGD', Menhan Israel: Kita Lihat Bagaimana Kelanjutannya

JAKARTA - Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengatakan pemulihan Kesepakatan Nuklir 2015 Iran dengan kekuatan dunia berada di 'ruang UGD' dan tidak mungkin segera diperbarui, saat pemimpin Eropa menyuarakan keraguan tentang kesediaan Teheran memulihkan pakta tersebut.

"Kesepakatan nuklir Iran sepertinya ada di ruang UGD," kata Gantz pada konferensi kontra-terorisme di Universitas Reichman, melansir Reuters 15 September.

"Ada periode mungkin setelah pemilihan, kita akan melihat bagaimana kelanjutannya," katanya merujuk pada pemilihan paruh waktu AS pada November mendatang.

Pernyataannya mengulang yang disampaikan seorang pejabat senior Israel yang tidak disebutkan namanya pada Hari Minggu, yang memperkirakan kesepakatan itu tidak akan ditandatangani sebelum pemilihan November.

Israel, musuh bebuyutan Iran, mendukung penarikan AS dari perjanjian itu pada tahun 2018 di bawah Presiden Donald Trump, yang menganggapnya terlalu terbatas.

Israel juga menganjurkan Amerika Serikat di bawah Pemerintah Presiden Joe Biden, agar tidak masuk kembali ke dalam pakta tersebut.

Sementara, Iran, yang ambisi nuklirnya dilihat oleh Israel sebagai ancaman eksistensial, menyangkal mencari bom atom.

Sejak Trump memutuskan keluar, Teheran telah melanggar kesepakatan 2015 dengan meningkatkan pengayaan uranium, sebuah proses yang dapat membuat bahan bakar bom di telepon.

Diketahui, setelah 16 bulan melakukan pembicaraan berliku-liku, Uni Eropa menyampaikan proposal 'final' mengenai upaya pemulihan Kesepakatan Nuklir 2015 pada Agustus lalu.

Awal bulan ini, Iran mengirimkan tanggapan terbarunya terhadap usulan teks Uni Eropa. Para diplomat Barat mengatakan ini adalah langkah mundur, dengan Iran berusaha untuk menghubungkan pemulihan kesepakatan dengan penutupan penyelidikan pengawas nuklir PBB terhadap aktivitas nuklir yang tidak dapat dijelaskan oleh Teheran.

Adapun Israel, negara itu bukan pihak dalam pembicaraan yang berbasis di Wina, Austria. Kesepakatan bernama resmi Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) itu meliputi Amerika Serikat, Iran, Uni Eropa, China, Prancis, Jerman, Rusia dan Inggris.