Bagikan:

JAKARTA - PT Bio Farma (Persero) mengatakan bagi masyarakat yang akan ikut dalam program vaksinasi COVID-19 secara mandiri tahun depan, harus melakukan pemesanan terlebih dahulu atau pre-order (PO).

Direktur Digital Healthcare Bio Farma Soleh Udin Al Ayubi mengatakan langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya penimbunan vaksin di jalur distribusi. Sebab, penimbunan vaksin akan memperparah kondisi. Apalagi ketersediaan vaksin sangat terbatas.

Lebih lanjut, Soleh berujar pemesanan di awal ini juga dibutuhkan untuk menyesuaikan jumlah permintaan atau demand vaksinasi. Sehingga pengiriman vaksin akan disesuaikan dengan demand yang ada.

"Ada proses untuk pre-order, ini juga penting sekali. Penting bagi yang distribusi, sehingga kita akan tahu demand yang real di lapangan itu berapa. Ini sangat penting karena vaksinnya sangat terbatas. Jadi enggak bisa dong misalkan satu klinik bilang request dong 100 juta dosis tanpa demand yang real," katanya, dalam webinar, Selasa, 24 November.

Soleh berujar, Bio Farma sebagai holding BUMN farmasi telah memiliki aplikasi Kimia Farma Mobile yang dapat digunakan untuk proses pendaftaran dan verifikasi calon penerima vaksin mandiri di tahun depan.

Namun, kata Soleh, saat ini masyarakat masih belum dapat melakukan pendaftaran program vaksinasi. Hal ini karena belum adanya lampu hijau dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Aplikasi yang sudah dikembangkan oleh BUMN farmasi, Kimia Farma mobile, versi yang sekarang ada belum bisa digunakan untuk vaksinasi karena kami menunggu arahan Kemenkes kapan bisa melakukan registrasi atau pre-order untuk vaksinasi," jelasnya.

Soleh berujar, holding farmasi menyediakan tiga akses pendaftaran vaksin mandiri yaitu melalui aplikasi, website, hingga manual. Alokasi kuota pada setiap jalur pendaftaran tergantung dari Kemenkes.

Pendaftaran melalui aplikasi atau website terdiri atas tujuh tahapan. Pertama, pasien melakukan registrasi atau pre-order. Kedua, melakukan pembayaran. Ketiga, menerima reminder.

Keempat, mengisi formulir. Kelima mengunjungi fasilitas kesehatan yang akan memvalidasi QR Code dan juga layanan penyuntikan vaksin. Keenam, menerima sertifikat telah divaksin. Terakhir, informasi terkait hasil vaksinasi.

"Sertifikat juga bisa digunakan untuk melakukan aktivitas semisal ingin naik kereta api," tuturnya.

Menurut Soleh, sistem ini merupakan solusi digital dari holding farmasi dalam membantu pemerintah melaksanakan program vaksinasi. Melalui sistem tersebut, pemerintah bisa mengetahui kebutuhan terkini masing-masing daerah dan juga dapat meminimalisir terjadinya penimbunan vaksin.

Lebih lanjut, Soleh mengaku yakin sistem tersebut akan memberikan kemudahan bagi masyarakat atau korporasi yang hendak melakukan vaksin mandiri. Bahkan, kata dia, masyarakat bisa memilih lokasi vaksinasi yang dekat dengan tempat tinggal atau tempatnya bekerja. 

"Khusus masyarakat melalui korporasi atau asuransi, saat pembayaran masyarakat tidak perlu melakukan karena sudah otomatis (terbayar)," ucapnya.

Menurut Soleh, sistem tersebut juga membantu masyarakat yang ingin lebih dahulu melakukan vaksin mandiri daripada menunggu vaksin bantuan pemerintah. Dengan begitu, pemerintah bisa mengalokasikan vaksin tersebut kepada orang lain yang belum mendapatkan vaksin.