Banyak Angkutan Naikkan Ongkos Sepihak, Pemerintah Didesak Keluarkan Panduan Tarif Baru

SURABAYA - Ketua harian Masyarakat Tranportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur Bambang Haryo Soekartono meminta pemerintah mengeluarkan panduan penyesuaian tarif bagi angkutan umum dan kapal. Alasannya Bambang menyebut banyak transportasi umum dan laut menaikkan tarif semena-mena pasca kenaikkan harga BBM.

"Harusnya pemerintah sudah melakukan perhitungan sebagai guidance untuk semua transportasi publik akibat dari kenaikkan harga BBM. Karena kenaikkan itu sudah diprediksi jauh hari sebelum diumumkan," kata Bambang, di Surabaya, Rabu, 7 September.

Bambang mengatakan, seharusnya pemerintah sudah mempersiapkan perhitungan kenaikkan tarif angkutan umum yang ideal. Tujuannya untuk dijadikan panduan, sebelum mengumumkan kenaikkan harga BBM.

Dampaknya, lanjut Bambang, banyak angkutan umum yang menaikkan tarif dengan semena-mena. Dia mencontohkan kenaikan tarif bus di Bungurasih Surabaya dan Jember, di mana pemilik menaikkan tarif dengan kisaran antara 30 hingga 60 persen.

"Ada yang naik 30 peresen, ada yang 50 persen, ada yang 60 persen. Bahkan katanya ada yang 100 persen. Kalau kayak gini kan yang kasihan penumpang. Ituu membuat masyarakat gamang atau takut menggunakan transportasi umum," ujarnya.

Selain angkutan umum, lanjut Bambang, angkutan logistik pun turut menaikkan tarif dengan harga yang cukup tinggi, berkisar antara 35 sampai 50 persen. Angka kenaikkan yang tidak sama ini, lanjut Bambang, lagi-lagi karena pemerintah terlambat menerbitkan panduan yang bisa dijadikan acuan penyesuaian tarif.

"Saya katakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) gagal, karena lambat membuat guidance sebagai acuan penyesuaian tarif angkutan umum maupun logistik. Ini yang mengakibatkan inflasi demikian tinggi, dan rakyat yang akan dirugikan," katanya.]

Bambang juga mempertanyakan kebijakan pemerintah yang tak kunjung menaikkan tarif kapal ferry. Bambang mengatakan, jika pemerintah tak kunjung menaikkan tarif kapal ferry, bukan tidak mungkin jumlah armada angkutan penyeberangan tersebut akan semakin berkurang.

"Dampaknya kurang lebih 30 hingga 40 persen kapal ferry tidak beroperasi, karena bayarnya BBM udah gak mampu lagi," ujarnya.