Kriteria Capres 2024, Pakar Politik BRIN: Modal Kerja Lebih Baik Daripada Popularitas
KIB yang terdiri dari Golkar, PPP dan PAN usai daftar peserta Pemilu 2024 di kantor KPU Jakarta pada Rabu 10 Agustus. (Antara-Aprillio A)

Bagikan:

JAKARTA - Sejumlah partai politik (parpol) yang telah membentuk koalisi sudah berani memunculkan kandidat hingga sosok calon presiden (capres).

Gerindra menegaskan kembali mengusung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto maju Pilpres 2024. PDI Perjuangan (PDIP) lewat Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang memberi sinyal akan ada presiden perempuan di 2024.

Sementara, Partai Golkar bertekad menjadikan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai capres meski Menko Perekonomian itu belum menyatakan diri. Juga ada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alis Cak Imin yang sejak awal 2022 berambisi jadi capres.

Dari nama-nama tersebut, Prabowo paling unggul dalam elektabilitas survei capres. Sementara Puan, sudah mulai menunjukkan peningkatan. Sedangkan Airlangga dan Cak Imin masih stagnan.

Pakar politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai sebaiknya parpol maupun koalisi parpol mengutamakan rekam jejak dan kompetensi dalam memilih capres daripada mengutamakan kriteria elektabilitas memadai dalam survei Pilpres 2024.

"Utamakan calon yang betul-betul ditelisik tentang kompetensi, kapasitas dan integritas, ketimbang hanya dijejelin terus dengan istilah popularitas dan tingkat elektabilitas. Itu mainan lembaga survei," ujar Zuhro, Selasa, 6 September.

Menurut Siti Zuhro, capres yang beredar saat ini harus dilihat latar belakang, kiprah, visi dan misinya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia ke depan.

“Ada tidak track record, ada tidak riwayat hidup. Jangan sampai silang sengkarut di publik, itu selesai di paparan partai yang mengusung," kata Zuhro.

Dari nama-nama yang beredar itu, menurut Zuhro, salah satu sosok yang dianggap masih terus bekerja adalah Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. "Dia masih sibuk jadi Menko RI,” ujar Zuhro.

Jika dilihat dari sejumlah survei, kata Zuhro, elektabilitas Airlangga memang masih belum signifikan. Untuk itu, menurut dia, apabila Partai Golkar serius mencalonkan Ketua Umumnya itu maka kader partainya harus mulai 'memasarkan' Airlangga sampai ke akar rumput.

“Kalau sudah dipastikan dari Golkar bahwa Ketum Airlangga yang akan dicalonkan, pastinya secara internal sudah selesai. Tinggal sekarang apakah bisa mulai memasarkan Pak Airlangga, dan mesin mesinnya sudah sampai ke level grassroot,” tandasnya.