Bagikan:

JAKARTA - China berencana melakukan langkah-langkah baru untuk mendorong lebih banyak kelahiran dan mengatasi populasi yang menua. Pemerintah China ingin melakukan program tersebut dengan cepat sebagai bagian dari "rencana lima tahun" 2021-2025.

Mengutip Reuters, Senin, 23 November, China akan menawarkan dukungan keuangan dan kebijakan yang ekstensif untuk mendorong pasangan memiliki lebih banyak anak, kata para ahli resmi. “Kebijakan kependudukan yang lebih inklusif akan diperkenalkan untuk meningkatkan kesuburan, kualitas tenaga kerja dan struktur penduduk,” kata Yuan Xin, Wakil Presiden Asosiasi Penduduk China.

China memperkenalkan "kebijakan satu anak" yang kontroversial pada 1978, dengan mengatakan upaya untuk mengurangi kemiskinan dan mengembangkan ekonomi yang rusak akibat pertumbuhan penduduk yang cepat, terutama di pedesaan.

Pada 2016, negara terpadat di dunia itu memutuskan untuk melonggarkan pembatasan dan mengizinkan pasangan untuk memiliki dua anak dalam upaya untuk mengatasi peningkatan jumlah orang tua yang begitu pesat serta angkatan kerja yang berkurang. Beberapa ahli mengatakan sekarang harus membuang semua batasan sepenuhnya.

Di China, jumlah penduduk berusia 60 atau lebih mencapai 254 juta pada akhir 2019, terhitung 18,1% dari populasi. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 300 juta pada 2025 dan 400 juta pada 2035. Hal tersebut memberikan tekanan besar pada kesehatan negara dan sistem perawatan sosial, kata ahli demografi.

Para ahli demografi juga memperkirakan bahwa dengan tren saat ini, jumlah penduduk usia kerja dapat menurun hingga 200 juta pada 2050. Terlepas dari pelonggaran kebijakan satu anak pada 2016, jumlah kelahiran hidup per 1.000 orang turun ke rekor terendah 10,48 tahun lalu, turun dari 10,94 pada 2018.

Kebijakan yang ditujukan untuk menekan pertumbuhan penduduk harus diganti dengan sistem yang dirancang untuk meningkatkan kesuburan, kata Legal Daily, mengutip pakar pemerintah.

"Untuk secara proaktif mengatasi populasi yang menua, tindakan mendesak diperlukan untuk mereformasi kebijakan keluarga berencana negara kita dan membebaskan kesuburan," kata Zheng Bingwen, pakar dari Akademi Ilmu Sosial China.