JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengalokasikan anggaran untuk program reformasi sistem kesehatan primer pada 2023 berkisar Rp6 triliun.
"Alokasi untuk transformasi layanan primer mencapai Rp6 triliun, termasuk gizi untuk kesehatan ibu dan anak," kata Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, dikutip Antara, Selasa 16 Agustus.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2022 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini, mengatakan anggaran kesehatan direncanakan Rp169,8 triliun, atau 5,6 persen dari belanja negara dalam RAPBN 2023 sebesar Rp3.041,7 triliun.
Anggaran kesehatan akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ditjen Kesehatan Masyarakat mulai tahun depan lebih banyak menganggarkan untuk kegiatan pada layanan primer berupa upaya promotif dan preventif.
"Termasuk skrining 14 penyakit, imunisasi tambahan, juga ada perubahan pada struktur dan jejaring layanan," imbuhnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Sidang Tahunan MPR Hari Ini, DPR Perketat Keamanan, Ini Susunan Acaranya
16 Agustus 2022, 07:27 -
| BERITA
4.642 Aparat Gabungan Diterjunkan Amankan Sidang Tahunan MPR Hari Ini
16 Agustus 2022, 08:44 -
| BERITA
Presiden Jokowi akan Sampaikan Dua Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR 2022 Hari Ini
16 Agustus 2022, 07:55
Nadia mengatakan alokasi anggaran pada 2023 akan memperkuat jaringan layanan di bawah puskesmas dengan adanya posyandu prima.
"Kita memberikan layanan di posyandu prima dan dilengkapi nakes, satu bidan, dan satu perawat," katanya.
Posyandu prima akan melakukan pembinaan pada kegiatan posyandu yang dilakukan oleh kader pada tingkat dusun, RT, atau RW.
Terkait
