BKKBN Ajak Pejabat Kajati, Pangdam Kasuari Hingga Kapolda Papua Jadi Orang Tua Asuh Anak Stunting

PAPUA - Sekretaris Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua Barat Yahya Rumbino mengatakan pihaknya sedang melakukan pendekatan kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda setempat agar bersedia menjadi orang tua asuh anak stunting.

"Saat ini kami masih berkoordinasi dengan para pihak, diantaranya Pangdam Kasuari, Kapolda, Kajati, pimpinan DPRP, dan anggota lembaga kultural Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) selaku representasi masyarakat adat, agama dan perempuan di daerah," kata Rumbino di Manokwari, Papua Barat, dikutip dari Antara, Senin 15 Agustus.

Ia mengatakan, pelibatan para pemangku kepentingan sebagai orang tua asuh anak stunting merupakan tindak lanjut dari pengukuhan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sebagai bapak asuh anak stunting tingkat nasional.

"Penyebutan 'orang tua asuh anak stunting' merupakan inisiatif BKKBN Papua Barat merangkul para pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah, TNI/Polri dan lembaga kultural hingga swasta agar bertanggung jawab terhadap masalah stunting di Papua Barat," tuturnya.

Pengukuhan orang tua asuh anak stunting tingkat Provinsi Papua Barat kata Rumbino, direncanakan digelar setelah perayaan HUT RI dengan menghadirkan para ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari 13 Kabupaten dan Kota.

Ia berharap, melalui langkah strategis orang tua asuh anak stunting, target penurunan prevalensi kasus di 2024 dapat tercapai melalui intervensi spesifik maupun intervensi sensitif oleh lintas sektor terkait.

Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat, Nataniel D Mandacan, mengatakan penanganan stunting menjadi agenda prioritas pemerintah demi menyelamatkan generasi emas Papua Barat.

Sekda mengatakan, anggaran penanganan stunting tingkat Provinsi Papua Barat dari sejumlah instansi teknis terkait sedang dalam proses perencanaan di Bappeda untuk mensinergikan program dan anggaran sehingga penggunaannya tepat sasaran.

"Semua pihak bertanggung jawab terhadap masalah stunting di Papua Barat ini. diharapkan melalui kerja kolaborasi ini angka prevalensi Papua Barat di 2024 bisa turun menjadi 14,39 persen dari 26,2 persen di tahun 2021," ujar Sekda Nataniel D Mandacan.