KPK Pastikan OTT Bupati Pemalang Mukti Agung Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Jabatan dan Suap Pengadaan Proyek

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pemalang Mukti Agung berkaitan dengan dugaan kasus jual beli jabatan dan pengadaan proyek. Diduga terjadi pemberian suap pada Kamis, 11 Agustus kemarin.

"Kita telah mengamankan beberapa orang sekitar 23 orang dari Pemalang berkaitan dugaan tindak pidana korupsi suap dan pungutan tidak sah dalam pengadaan barang dan jasa serta jabatan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada wartawan, Jumat, 12 Agustus.

Meski begitu, Ghufron tak memerinci berapa jumlah uang yang ada dalam operasi senyap itu. KPK kini masih punya waktu 1x24 jam untuk memeriksa mereka yang terjaring operasi senyap.

Nantinya, pengumuman tersangka maupun konstruksi dugaan suap akan disampaikan dalam konferensi pers. Masyarakat diminta bersabar dan tak berspekulasi.

"KPK sedang memeriksa pada saat nya nanti akan kami jelaskan secara lebih detail," tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan OTT Mukti Agung harusnya jadi peringatan. Kepala daerah diminta menjauhi semua bentuk tindak pidana korupsi.

"Saya sebenarnya sudah mengingatkan berkali-kali kepada kawan-kawan (kepala daerah di Provinsi Jateng) dan tentu saja saya akan menunggu perkembangan yang ada," tegas Ganjar di Semarang dilansir Antara, Kamis, 11 Agustus, malam.

Menurut Ganjar, komunikasi dalam upaya memperingatkan para kepala daerah di Provinsi Jateng agar tidak terlibat korupsi sudah dilakukannya secara intens, apalagi Pemprov Jateng sudah lama bekerja sama dengan KPK dalam pencegahan korupsi.

"Saya selalu mengingatkan karena sebenarnya kerja sama kami dengan para penegak hukum, dengan KPK itu sudah terlalu sering," ujarnya.

Ganjar mengungkapkan KPK dalam setiap kegiatannya di Jateng tidak hanya melakukan sosialisasi dan edukasi dalam pemberantasan korupsi, namun di dalamnya terselip peringatan-peringatan atau kode yang harus diperhatikan kepala daerah.

Penekanannya, lanjut Ganjar, adalah kontrol diri pada individu tiap kepala daerah.

"Hati-hati ya di Jawa Tengah ada yang umpama jual beli jabatan, ada lho di Jawa Tengah yang main proyek, ada lho yang seperti ini kira-kira yang jahat. Nah pada saat itu kita harus melakukan kontrol diri," tandasnya.