BALI - Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi dalam pertemuan antar-Menlu G20 di Nusa Dua, Bali, mengatakan, krisis pangan dan bahan bakar yang terjadi terkait melonjaknya harga-harga, bukanlah disebabkan oleh sanksi yang diberlakukan oleh negara-negara G7 terkait aksi Rusia di Ukraina sebagaimana dituduhkan sejumlah pihak.
Hal tersebut disampaikan Deputi Sekretaris Pers Kementerian Luar Negeri Jepang Okano Yukiko dalam konferensi pers usai pertemuan tingkat Menlu G20 yang diikuti dari Jakarta, Antara, Jumat, 8 Juli.
"Pada sesi dua, yang mendiskusikan keamanan pangan dan energi, Menlu Hayashi mengatakan bahwa tuduhan dari beberapa pihak yang menyebut peningkatan harga (pangan dan bahan bakar) saat ini diakibatkan oleh sanksi yang diberlakukan oleh G7, adalah sesuatu yang benar-benar salah. Ini adalah disinformasi,” kata Okano.
Dia mengatakan bahwa Menlu Hayashi, dalam pertemuan tersebut, menekankan bahwa penyebab krisis tersebut justru adalah agresi Rusia di Ukraina. “Terutama blokade Rusia di Laut Hitam dan tertahannya ekspor gandum dari Ukraina,” ujarnya.
“Sanksi yang diberlakukan oleh G7 tidak menargetkan pangan dan Menlu Hayashi menjelaskan bahwa negara-negara G7 berkoordinasi untuk membantu negara-negara yang terdampak serius oleh krisis ini.”
Dia pun menjelaskan upaya Jepang untuk membantu negara-negara terdampak untuk keluar dari krisis yang terjadi, salah satunya dengan menyediakan bantuan makanan dan sistem kemanusiaan darurat.
Sebagai latar belakang, G20 adalah sebuah platform multilateral strategis yang menghubungkan 20 ekonomi utama dunia dan memegang peran strategis dalam mengamankan masa depan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi global.
BACA JUGA:
G20 terdiri dari 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia, yaitu Indonesia, Rusia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Prancis, China, Turki, dan Uni Eropa.
Sebagai tuan rumah FMM tahun ini, Indonesia mengundang 10 negara di luar G20 yakni Ukraina, Spanyol, Belanda, Singapura, Kamboja, Senegal, Suriname, Fiji, Rwanda, dan Uni Emirat Arab.
Terkait
