Polri Berencana Bangun Markas di Papua Usai Pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Baru
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan/FOTO: Rizky Adytia-VOI

Bagikan:

JAKARTA - Polri berencana membangun Polda baru di tiga provinsi di Papua. Pembangunan itu setelah DPR mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pembentukan provinsi baru di Papua yang terdiri dari Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

"Tentu kita akan melihat setelah ada pembentukan provinsi baru, banyak pembentukan Polda akan direncanakan melalui rencana Polri," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Kamis, 30 Juni.

Proses pembangunan polda di tiga provinsi baru di Papua itu nantinya akan dibahas dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Sebab, pembangunan ini akan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Terutama, perihal menjaga keamanan masyarakat.

"Tentunya kebutuhan dalam rangka menciptakan kondisi situasi masyarakat," ungkapnya.

Kendati demikian, sampai saat ini belum bisa dipastikan mengenai waktu pembahasan pembentukan polda tersebut.

DPR mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pembentukan provinsi baru di Papua yang terdiri dari Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan menjadi Undang-Undang.

Pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi di DPR menyatakan setuju terhadap tiga rancangan regulasi yang sebelumnya telah disepakati di Komisi II DPR itu.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan usulan pemekaran provinsi di Papua berasal dari aspirasi masyarakat setempat mulai dari segala pihak seperti kelompok warga, tokoh adat dan pejabat daerah di sana.

Selain itu, kata Tito, hadirnya pemekaran tiga provinsi baru di Papua semata demi menjalankan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang telah ditetapkan Juli 2021.

"Melalui 3 RUU ini diharap bisa menjadi payung hukum konkrit dalam rangka tata kelola pemerintahan di tiga provinsi tersebut pada masa selanjutnya dengan tujuan utama mempercepat pembangunan di Papua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, terutama orang asli Papua," ujar Tito.