Kemenkes Siapkan 739.722 Tenaga Kesehatan Untuk Suntikkan Vaksin COVID-19

JAKARTA - Pemerintah telah menyiapkan sejumlah hal terkait pemberian vaksinasi terhadap masyarakat guna mencegah COVID-19. Salah satu yang disiapkan pemerintah adalah sumber daya manusia atau tenaga kesehatan guna menyukseskan pemberian vaksinasi ini, setelah vaksin COVID-19 yang aman berhasil didapatkan.

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan sudah ada ratusan ribu tenaga kesehatan yang disiapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan terdiri dari dokter umum hingga bidan.

"Untuk SDM baik tenaga kesehatan yaitu dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan bidan sudah dipersiapkan rata-rata sebanyak 739.722 orang," kata Wiku dalam konferensi pers daring yang ditayangkan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 29 Oktober.

Selain itu, Kemenkes juga telah menyiapkan petugas vaksinator di puskesmas maupun rumah sakit sebanyak 23.145 orang. "Jadi secara rasio yaitu 1 banding 20 orang di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Selanjutnya, Wiku menjelaskan Kemenkes saat ini terus mempersiapkan cold chain atau rantai dingin yang terdiri dari lemari es dan freezer untuk menyimpan vaksin, dan termos atau vaccines carier. 

Cold chain perlu disiapkan secara matang agar vaksin COVID-19 tetap terjaga kualitasnya dan efektivitasnya dan proses persiapannya sekarang telah mencapai 97 persen.

"Persiapan vaksinasi yang dilakukan ini mempertimbangkan berbagai aspek termasuk logistik maupun kesiapan sumber daya manusia," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta jajaran menterinya mempersiapkan secara rinci soal pengadaan vaksin COVID-19 agar tak lagi terjadi aksi demonstrasi besar-besaran, seperti yang terjadi akibat pengesahan Omnibus Law  UU Cipta Kerja.

Jokowi meminta menterinya tak tergesa-gesa dan rutin mempublikasikan soal vaksin tersebut kepada masyarakat.

"Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks. Karena menyangkut nanti presepsi di masyarakat, kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian seperti UU Cipta Kerja ini," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas untuk mengantisipasi libur panjang di akhir Oktober, Senin, 19 Oktober.

Dia meminta agar jajaran menterinya itu mempublikasikan secara intens, terutama terkait dengan kehalalan produk vaskin COVID-19 tersebut.

"Yang berkaitan dengan halal dan haram, yang berkaitan dengan harga, berkaitan dengan kualitas, distribusi seperti apa meskipun tidak tidak semua harus kita sampaikan ke publik," tegasnya.