Puan Maharani Minta Pemerintah Prioritaskan Pemberian Vaksin COVID-19 Bagi Rakyat Tidak Mampu

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah memberikan perhatian lebih kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Kelompok ini menurut Puan harus menjadi prioritas penerima vaksin bila nantinya pemerintah melaksanakan proses vaksinasi.

"Pemerintah harus betul-betul mempertimbangkan kelompok masyarakat mana yang penting untuk terlebih dahulu diberikan vaksin COVID-19," kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Senin, 26 Oktober.

Puan juga meminta pemerintah mempertimbangkan masalah biaya. Dalam pemberian vaksin ini terdapat dua skema yang bakal diatur pemerintah, yaitu pemberian vaksinasi secara gratis dan berbayar atau mandiri.

Menurut Ketua DPP PDIP ini, masalah biaya harus dipertimbangkan lebih lanjut. Sehingga, semua pihak bisa mengakses vaksin untuk mencegah penyebaran COVID-19. "Biaya harus dipertimbangkan, jangan sampai menjadi hambatan orang mengakses vaksin Covid-19," tegasnya.

Pemerintah sambung Puan harus terus melakukan sosialisasi terhadap vaksin COVID-19. Dalam pelaksanaan sosialisasi ini, dia meminta pemerintah melibatkan dokter hingga tokoh masyarakat. 

Sosialisasi masif ini, sambung dia, perlu dilakukan agar masyarakat memahami pentingnya vaksinasi dan memahami jika vaksin COVID-19 yang disediakan pemerintah aman untuk disuntikkan. Selain itu, sosialisasi ini juga dilakukan demi mencegah terjadinya penolakan dari masyarakat. 

"Libatkan dokter, ahli kesehatan, tokoh masyarakat, dan semua elemen masyarakat dalam sosialisasi tersebut. Jangan berasumsi bahwa semua orang akan langsung paham dan setuju untuk divaksin," ungkapnya.

Sementara terkait prosedur vaksinasi, dia meminta agar pemerintah dapat memastikan jika vaksin tersebut dibuat sesuai dengan kaidah ilmiah. Dia mengingatkan dalam proses penyediaannya, pemerintah tak boleh lengah sedikitpun, termasuk status kehalalan produk vaksin. 

Dirinya juga menekankan perlunya Indonesia memproduksi vaksin sendiri. Mengingat, sejauh ini, vaksin COVID-19 yang akan digunakan pemerintah Indonesia berasal dari negara lain bukan produksi dalam negeri. "Kami mengapresiasi kerja pemerintah yang berhasil menjalankan kerja sama dengan berbagai negara dalam pengadaan vaksin. Tetapi, kita sendiri di dalam negeri harus bisa cukup produksinya sehingga setiap warga negara Indonesia dapat menerima vaksin," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta jajaran menterinya untuk menyiapkan aturan mengenai biaya vaksin COVID-19 bagi penerima mandiri. Biaya vaksin ini, kata dia, harus dipastikan tidak terlalu tinggi sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. 

"Pengenaan biaya vaksinasi secara mandiri harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung secara cermat, disiapkan aturan sejak awal dan saya minta harganya bisa terjangkau," katanya  saat membuka rapat terbatas mengenai rencana pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 26 Oktober.

Tak hanya itu, Jokowi juga menegaskan, vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat harus dipastikan keamanan dan keefektifannya dan tak boleh menomorduakan kaidah saintifik hingga data kesehatan.

"Keamanan artinya kalau disuntik harus betul-betul melalui sebuah tahapan uji klinis yang benar. Karena kalau tidak, ada satu saja yang bermasalah nanti bisa menjadikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya vaksinasi ini karena saya melihat aspek keamanan vaksin menjadi concern utama masyarakat termasuk pakar dan peneliti," ujarnya.

"Hati-hati jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah saintifik dan data kesehatan dinomorduakan. Tidak bisa. Jangan timbul persepsi pemerintah tergesa-gesa, terburu-buru tanpa mengikuti koridor ilmiah yang ada," imbuh eks Gubernur DKI Jakarta ini.