Bagikan:

JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah final sesuai dengan kesepakatan nasional, sehingga paham khilafah harus dihentikan karena menyalahi kesepakatan.

Hal tersebut diutarakan Wapres menyikapi keberadaan organisasi Khilafatul Muslimin yang mengkampanyekan ideologi khilafah.

"Saya kira sudah jelas responsnya dia itu menyimpang, karena kita di Indonesia sudah ada kesepakatan nasional, bahwa negara kita Republik. NKRI itu sudah final. Jadi kalau ada yang khilafah itu menyalahi kesepakatan nasional yang sudah menjadi landasan struktural," ujar Wapres usai meresmikan Tedung Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab (PUSIBA), di Bekasi, Jawa Barat, dilansir Antara, Rabu, 22 Juni.

Wapres Ma’ruf Amin mengatakan organisasi Khilafatul Muslimin terpaksa dihentikan kegiatannya, dan para mantan pengikutnya akan direhabilitasi.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan penanganan terhadap organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin yang dinilai mengancam ideologi Negara tetap harus memerhatikan hak asasi manusia.

Mahfud menegaskan tujuan didirikannya ormas Khilafatul Muslimin, yakni menyebarkan ideologi khilafah, dan dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila.

"Khilafatul Muslimin kita sikat kalau dia mengancam ideologi, tapi kita juga memperhatikan hak asasi manusia karena itu juga menjadi tugas Negara, melindungi hak asasi manusia," kata Mahfud.